Setapak Langkah – 23 Juni 2026 | Sejumlah video yang beredar di media sosial menampilkan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Bina Karya (BEM UBK) sedang bertemu dengan Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Joko Widodo, dalam sebuah acara resmi. Penampakan itu memicu sorotan publik karena dianggap sebagai “gelagapan” yang menimbulkan pertanyaan tentang motivasi dan manfaat pertemuan tersebut bagi mahasiswa.
Dalam sebuah konferensi pers yang digelar dua hari setelah video viral, Ketua BEM UBK mengungkapkan bahwa pertemuan itu memang terjadi, namun tidak ada kesepakatan politik di baliknya. Ia menjelaskan bahwa Gibran hadir untuk menyampaikan dukungan terhadap program kerja BEM UBK yang berfokus pada peningkatan fasilitas kampus dan beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu.
Namun yang menjadi fokus utama media adalah pengakuan Ketua BEM UBK bahwa ia menerima dana sebesar Rp20 juta dari kepolisian setempat. Dana tersebut diklaim berasal dari alokasi khusus yang diberikan kepada organisasi mahasiswa untuk mendukung kegiatan sosial dan keamanan kampus. Ketua BEM UBK menegaskan bahwa dana tersebut tidak terkait dengan pertemuan Gibran, melainkan merupakan respons kepolisian terhadap peningkatan kasus kriminalitas di lingkungan kampus.
| Waktu | Kejadian |
|---|---|
| 12 Juni 2024 | Video pertemuan Ketua BEM UBK dengan Gibran tersebar di media sosial. |
| 13 Juni 2024 | Polisi setempat menyalurkan dana Rp20 juta kepada BEM UBK. |
| 14 Juni 2024 | Ketua BEM UBK mengadakan konferensi pers, mengungkap aliran dana dan menanggapi kritik publik. |
Reaksi publik terbagi menjadi dua kelompok. Di satu sisi, sejumlah aktivis mahasiswa menilai penerimaan dana dari kepolisian sebagai potensi konflik kepentingan yang dapat mengganggu independensi organisasi mahasiswa. Di sisi lain, sebagian warga menilai bantuan tersebut sebagai langkah positif untuk meningkatkan keamanan dan kesejahteraan mahasiswa.
- Kelompok kritis: Menyuarakan kekhawatiran bahwa dana kepolisian dapat memengaruhi agenda BEM UBK dan menurunkan netralitas politik mahasiswa.
- Kelompok pendukung: Menyambut bantuan dana sebagai solusi praktis mengatasi masalah keamanan dan fasilitas yang selama ini kurang memadai.
Para pengamat politik menilai insiden ini mencerminkan dinamika hubungan antara institusi keamanan, organisasi mahasiswa, dan figur publik di era digital. Mereka menekankan pentingnya transparansi dalam alokasi dana serta perlunya regulasi yang jelas agar tidak menimbulkan persepsi nepotisme atau penyalahgunaan wewenang.
Untuk ke depannya, Ketua BEM UBK berjanji akan mengumumkan secara terbuka rencana penggunaan dana tersebut, termasuk rincian program beasiswa, perbaikan infrastruktur, dan kegiatan keamanan kampus. Ia juga mengundang pihak universitas serta lembaga pengawas independen untuk memantau pelaksanaan dana agar tetap akuntabel.
