Setapak Langkah – 23 April 2026 | Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kembali menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan, khususnya di wilayah pedesaan. Pada Rabu, 22 April 2024, Dinas Kesehatan Provinsi menggelar acara kick‑off dukungan implementasi Integrasi Layanan Primer (ILP) yang berlangsung di Kantor Bupati Maros.
Acara tersebut dihadiri oleh pejabat daerah, perwakilan dinas kesehatan kabupaten/kota, serta tokoh masyarakat. Dalam sambutannya, Kepala Dinas Kesehatan Sulsel menekankan bahwa ILP merupakan upaya terpadu untuk menghubungkan fasilitas kesehatan primer dengan layanan lanjutan, sehingga warga desa dapat memperoleh layanan medis yang lebih cepat, terkoordinasi, dan terjangkau.
Berikut rangkaian langkah utama yang diuraikan dalam pelaksanaan ILP di Sulawesi Selatan:
- Pemetaan kebutuhan: Tim Dinas Kesehatan melakukan survei lapangan untuk mengidentifikasi kesenjangan layanan di setiap desa, termasuk ketersediaan tenaga medis, peralatan, dan sarana transportasi.
- Penguatan posyandu dan puskesmas desa: Penyediaan alat diagnostik dasar, obat esensial, serta pelatihan tambahan bagi petugas kesehatan agar dapat menangani kasus primer secara mandiri.
- Integrasi data: Pengembangan sistem informasi kesehatan terpusat yang menghubungkan catatan medis pasien di puskesmas, klinik swasta, dan rumah sakit rujukan.
- Rujukan yang lebih cepat: Penerapan protokol rujukan digital yang memungkinkan dokter di puskesmas mengirimkan hasil pemeriksaan langsung ke rumah sakit tujuan, mengurangi waktu tunggu.
- Pengawasan dan evaluasi: Pembentukan tim monitoring yang melakukan kunjungan rutin ke desa untuk menilai efektivitas program dan memberikan umpan balik perbaikan.
Selain itu, pemerintah provinsi juga menyiapkan anggaran khusus sebesar Rp 150 miliar untuk tiga tahun ke depan, yang dialokasikan untuk peningkatan infrastruktur kesehatan, pengadaan telemedicine, serta insentif bagi tenaga medis yang bersedia bertugas di daerah terpencil.
Implementasi ILP diharapkan tidak hanya meningkatkan akses layanan kesehatan, tetapi juga menurunkan angka morbiditas dan mortalitas akibat penyakit yang dapat dicegah. Dengan adanya sistem rujukan yang terintegrasi, kasus komplikasi dapat ditangani lebih cepat, sehingga beban pada rumah sakit rujukan berkurang.
Keberhasilan program ini akan menjadi contoh bagi provinsi lain di Indonesia dalam upaya mencapai layanan kesehatan universal yang merata, terutama di tingkat desa yang selama ini masih menjadi tantangan utama.
