Setapak Langkah – 23 April 2026 | Tim hukum Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Nadiem Makarim mengirimkan surat resmi kepada Badan Pengawas Mahkamah Agung (Bawas MA), Komisi Yudisial (KY), serta Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakarta Pusat). Surat tersebut menuntut agar proses persidangan dalam kasus dugaan penyalahgunaan dana Chromebook untuk sekolah diawasi secara ketat demi menjamin keadilan bagi semua pihak, terutama terdakwa.
Latar Belakang Kasus
Kasus ini muncul setelah munculnya dugaan penyimpangan dalam pengadaan dan distribusi Chromebook yang dibeli oleh pemerintah untuk mendukung pembelajaran daring. Beberapa pihak menuduh adanya korupsi, manipulasi anggaran, serta pelanggaran prosedur pengadaan barang dan jasa. Terdakwa utama dalam kasus ini adalah beberapa pejabat di lingkungan Kemendikbudristek yang dituduh menyalahgunakan wewenang.
Isi Surat Tim Hukum
Surat yang ditujukan kepada tiga institusi pengawas tersebut memuat beberapa poin utama:
- Meminta Bawas MA melakukan pemantauan independen terhadap proses persidangan, termasuk kehadiran hakim, jaksa, dan advokat.
- Menuntut KY melakukan evaluasi atas integritas hakim yang menangani kasus, serta memastikan tidak ada konflik kepentingan.
- Meminta PN Jakarta Pusat menegakkan prosedur persidangan yang transparan, termasuk publikasi agenda sidang dan keputusan secara terbuka.
- Mengajukan permohonan agar seluruh bukti dan dokumen terkait kasus dapat diakses oleh publik, kecuali yang bersifat rahasia negara.
Reaksi Pihak Terkait
Pejabat Bawas MA menyatakan bahwa mereka akan meninjau surat tersebut dan menyiapkan langkah-langkah pengawasan yang sesuai dengan mandatnya. Sementara itu, perwakilan KY menegaskan pentingnya independensi lembaga dalam mengawasi integritas peradilan. PN Jakarta Pusat belum mengeluarkan pernyataan resmi, namun mengindikasikan akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam rangka meningkatkan transparansi.
Para pengamat hukum menilai bahwa permintaan pengawasan ketat ini mencerminkan keprihatinan publik terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan dalam proses peradilan. Mereka menambahkan bahwa langkah ini dapat menjadi preseden bagi kasus-kasus serupa di masa mendatang, terutama yang melibatkan pejabat publik.
Jika permintaan tim hukum Nadiem diterima, proses persidangan diharapkan akan berlangsung dengan lebih terbuka, mengurangi ruang gerak bagi praktik korupsi, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan Indonesia.
