Setapak Langkah – 23 April 2026 | Pimpinan Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengajukan serangkaian pertanyaan kepada Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terkait mekanisme pengawasan keamanan pangan produk Makanan Berbasis Gula (MBG). Pertemuan yang digelar pada hari Senin, 26 April 2024, menyoroti kekhawatiran tentang efektivitas kontrol, alokasi anggaran, serta standar sertifikasi yang diterapkan.
Dalam sesi tanya‑jawab, Komisi IX menekankan tiga aspek utama:
- Anggaran Pengawasan: Anggota komisi menanyakan apakah alokasi dana BPOM cukup untuk melakukan inspeksi rutin dan mendukung pengujian laboratorium terhadap produk MBG, terutama di wilayah dengan produksi tinggi.
- Sertifikasi Produk: Diperlukan kejelasan mengenai prosedur sertifikasi keamanan pangan MBG, termasuk kriteria yang harus dipenuhi produsen sebelum mendapatkan izin edar.
- Pengawasan Preventif dalam Rencana Detail Pengembangan (RDP) Jakarta: Komisi meminta agar pengawasan keamanan pangan MBG dimasukkan secara terintegrasi dalam RDP Jakarta, sehingga dapat dijalankan secara proaktif dan tidak hanya reaktif.
Kepala BPOM menjawab bahwa anggaran tahun anggaran 2024 telah dialokasikan secara khusus untuk peningkatan kapasitas laboratorium dan pelatihan petugas inspeksi. Ia menambahkan bahwa standar sertifikasi MBG mengikuti pedoman internasional dan sedang dalam proses revisi untuk menyesuaikan dengan kondisi pasar domestik.
Selain itu, BPOM menyatakan komitmennya untuk berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan DKI Jakarta dalam rangka memasukkan indikator pengawasan keamanan pangan MBG ke dalam RDP. Hal ini diharapkan dapat memperkuat mekanisme preventif, mengurangi risiko kontaminasi, dan melindungi konsumen.
Pertanyaan-pertanyaan tersebut mencerminkan kepedulian DPR terhadap potensi bahaya kesehatan yang dapat timbul dari konsumsi MBG yang tidak terkontrol. Kedepannya, hasil diskusi ini diharapkan menjadi dasar bagi perumusan kebijakan yang lebih ketat dan transparan dalam pengawasan keamanan pangan di Indonesia.
