Setapak Langkah – 13 Juli 2026 | Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan bahwa remunerasi yang memadai bagi aparat negara merupakan prasyarat penting untuk mengurangi praktik pemerasan dan korupsi. Dalam sebuah pernyataan publik, ia menyoroti kebutuhan mendesak bagi anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), Polri, serta Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menerima gaji yang sesuai dengan beban tugas mereka.
Beberapa poin utama yang disampaikan meliputi:
- Penyesuaian gaji pokok TNI, Polri, dan ASN secara periodik sesuai dengan inflasi dan biaya hidup.
- Pemberian tunjangan khusus bagi petugas yang bertugas di daerah rawan atau berisiko tinggi.
- Peningkatan fasilitas kesehatan dan pendidikan bagi keluarga aparat.
- Penerapan sistem transparansi dalam pengelolaan anggaran gaji.
- Pengawasan internal yang lebih ketat untuk mencegah praktik korupsi.
Selain itu, Prabowo menekankan bahwa kebijakan tersebut harus diiringi dengan reformasi birokrasi yang menyeluruh. Ia menyarankan agar kementerian terkait melakukan audit menyeluruh terhadap struktur gaji dan memastikan bahwa alokasi anggaran tidak terdistorsi oleh kepentingan politik atau kelompok tertentu.
Para analis menilai bahwa usulan ini dapat menjadi langkah strategis dalam upaya memperbaiki citra institusi keamanan dan administrasi publik. Namun, mereka juga mengingatkan bahwa peningkatan gaji harus diimbangi dengan peningkatan kinerja dan akuntabilitas, sehingga dana publik dapat dimanfaatkan secara optimal.
Jika kebijakan gaji layak ini diterapkan secara konsisten, diharapkan akan tercipta iklim kerja yang lebih profesional, mengurangi motivasi bagi aparat untuk melakukan pemerasan, serta menurunkan peluang terjadinya korupsi di tingkat pusat maupun daerah.
