Setapak Langkah – 13 Juli 2026 | Jakarta – Mantan Menteri Koordinator Hukum, Mahfud MD, mengkritik keputusan kepolisian yang menyerahkan penanganan kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang melibatkan Febrie Adriansyah kepada Kejaksaan. Mahfud menilai proses tersebut tidak sejalan dengan ketentuan Kitab Undang‑Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Mahfud menambahkan bahwa kebijakan serupa dapat menimbulkan preseden negatif bagi penegakan hukum di Indonesia, karena memberi ruang bagi penyimpangan prosedural. Ia menyerukan agar lembaga kepolisian dan kejaksaan meninjau kembali mekanisme penyerahan berkas agar selaras dengan prinsip due process.
- Penegakan hukum harus berlandaskan pada prosedur yang diatur dalam KUHAP.
- Penyerahan berkas investigasi tanpa melalui proses pemeriksaan dapat mengurangi akuntabilitas.
- Pengawasan independen diperlukan untuk memastikan tidak terjadi penyalahgunaan wewenang.
Kasus Febrie Adriansyah, mantan pejabat yang diduga menerima suap dalam pengadaan barang dan jasa, telah menjadi sorotan publik sejak awal 2023. Penanganannya kini menjadi barometer kredibilitas institusi penegak hukum Indonesia.
Para pengamat hukum menilai bahwa jika prosedur yang tepat tidak diikuti, proses persidangan dapat mengalami penundaan atau bahkan pembatalan putusan. Mereka menekankan pentingnya koordinasi yang jelas antara Polri dan Kejaksaan, serta pengawasan oleh Komisi Nasional Pengawasan Peradilan (KNPP) atau lembaga serupa.
Mahfud menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa setiap langkah penegakan hukum harus menegakkan keadilan, bukan sekadar menuntaskan kasus secara formal.
