Setapak Langkah – 13 Juli 2026 | Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menegaskan bahwa Musyawarah Perencanaan dan Penganggaran Sekolah (MPLS) bukanlah arena untuk perilaku tidak senonoh, melainkan forum yang dirancang untuk menumbuhkan rasa aman dan budaya saling menghormati di lingkungan sekolah.
Dalam konferensi pers yang diadakan pada akhir pekan lalu, Mendikdasmen menyoroti bahwa MPLS memiliki fungsi utama sebagai wadah partisipasi seluruh pemangku kepentingan—guru, tenaga kependidikan, orang tua, dan siswa—dalam perencanaan anggaran serta program kerja sekolah. Ia menekankan pentingnya menjaga integritas proses tersebut agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau tindakan yang merendahkan martabat peserta.
Poin-poin penting yang disampaikan Abdul Mu’ti:
- MPLS harus menjadi budaya saling menghormati, bukan ajang pencarian keuntungan pribadi.
- Setiap peserta wajib mematuhi kode etik dan prosedur yang telah ditetapkan oleh Kementerian.
- Pengawasan ketat akan dilakukan melalui inspeksi rutin dan mekanisme pelaporan anonim.
- Pendidikan karakter dan etika harus diintegrasikan ke dalam agenda MPLS.
Para pendidik dan orang tua mengapresiasi sikap tegas Mendikdasmen. Mereka menilai bahwa klarifikasi ini memberikan kejelasan bagi seluruh pihak yang terlibat, sekaligus menurunkan risiko terjadinya tindakan tidak pantas selama musyawarah. Beberapa kepala sekolah menyatakan akan memperkuat pelatihan etika bagi panitia MPLS agar proses perencanaan berjalan transparan dan akuntabel.
Selain itu, Kementerian berkomitmen untuk mengembangkan modul pelatihan daring yang dapat diakses oleh seluruh sekolah, guna meningkatkan pemahaman tentang tata cara pelaksanaan MPLS yang aman dan produktif. Diharapkan, dengan langkah-langkah tersebut, MPLS dapat menjadi contoh nyata implementasi nilai-nilai kebersamaan dan keamanan di lingkungan pendidikan Indonesia.
