Setapak Langkah – 02 Mei 2026 | Jakarta – Menyikapi arahan presiden terpilih Prabowo Subianto terkait rencana penetapan komisi bagi aplikasi transportasi daring, dua raksasa layanan on‑demand di Indonesia, Grab dan Gojek, mengeluarkan pernyataan resmi. Kedua perusahaan menegaskan kesediaannya untuk meninjau kebijakan baru, namun menekankan bahwa keputusan akhir masih sangat bergantung pada rincian Peraturan Presiden (Perpres) yang belum dipublikasikan.
Berikut beberapa poin utama yang disorot oleh Grab dan Gojek:
- Peninjauan dampak finansial: Analisis terhadap bagaimana penetapan komisi tetap atau tambahan dapat memengaruhi pendapatan harian mitra.
- Kepastian regulasi: Permintaan agar Perpres mencakup mekanisme pengawasan, sanksi, serta prosedur penyesuaian tarif yang jelas.
- Kolaborasi dengan pemerintah: Kesediaan untuk berkoordinasi dengan kementerian terkait dalam proses penyusunan pedoman operasional.
Kedua perusahaan juga menyoroti bahwa kebijakan serupa di negara lain seringkali diimplementasikan secara bertahap, dengan ruang dialog antara regulator dan pelaku industri. “Kami berharap adanya dialog konstruktif sehingga kebijakan dapat mengakomodasi kepentingan semua pihak, terutama para mitra yang selama ini berkontribusi besar pada ekosistem transportasi digital,” ujar juru bicara Grab Indonesia.
Sementara itu, pernyataan Gojek menambahkan bahwa mereka menunggu dokumen Perpres yang memuat definisi komisi, batas maksimum, serta skema pembagian biaya. “Tanpa kepastian tersebut, kami tidak dapat melakukan penyesuaian operasional secara menyeluruh,” kata perwakilan Gojek.
Pengamat ekonomi menilai bahwa keputusan komisi dapat menjadi faktor penting dalam persaingan pasar serta kestabilan harga layanan bagi konsumen. Mereka menekankan bahwa regulasi yang terlalu ketat dapat memicu penurunan jumlah mitra aktif, sementara regulasi yang terlalu longgar dapat menimbulkan persepsi ketidakadilan di antara pengguna.
Sejauh ini, pemerintah belum mengumumkan tanggal resmi peluncuran Perpres. Namun, sumber dalam lingkup kementerian menegaskan bahwa rancangan tersebut sedang dalam tahap finalisasi dan akan segera disampaikan kepada DPR untuk pembahasan lanjutan.
Dengan menunggu rincian resmi, Grab dan Gojek berkomitmen untuk terus beroperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku, sambil memastikan kesejahteraan mitra tetap menjadi prioritas utama.
