Setapak Langkah – 15 Juni 2026 | Media Iran pada Senin mengungkapkan rincian draf nota kesepahaman antara Amerika Serikat dan Iran yang berisi empat belas poin utama. Dokumen tersebut diklaim sebagai kerangka kerja awal untuk mengakhiri ketegangan militer dan membuka jalan bagi normalisasi hubungan diplomatik.
Berikut adalah poin-poin penting yang diuraikan dalam draf tersebut:
- Penarikan pasukan militer Amerika Serikat dari wilayah Iran dan sekitarnya.
- Pembatasan program nuklir Iran dengan pengawasan internasional yang lebih ketat.
- Penghapusan sebagian sanksi ekonomi terhadap Iran sebagai imbalan kepatuhan terhadap perjanjian nuklir.
- Pertukaran tahanan politik antara kedua negara.
- Larangan pengembangan dan pengujian rudal balistik jarak menengah oleh Iran.
- Penghentian dukungan Iran kepada kelompok bersenjata di Irak, Suriah, dan Yaman.
- Kesepakatan bersama untuk menjaga keamanan jalur pelayaran di Teluk Persia.
- Kerjasama anti-terorisme dan pertukaran intelijen.
- Pembukaan kembali kedutaan besar kedua negara di Washington dan Teheran.
- Program bantuan kemanusiaan dan rekonstruksi di wilayah yang terdampak konflik.
- Peningkatan kerja sama ekonomi di sektor energi, transportasi, dan teknologi.
- Fasilitasi pertukaran budaya dan pendidikan antara warga kedua negara.
- Penetapan mekanisme verifikasi independen untuk memastikan pelaksanaan tiap poin.
- Penyelesaian sengketa melalui dialog diplomatik dan mediasi internasional.
Reaksi atas kebocoran ini beragam. Pihak Amerika menegaskan bahwa dokumen tersebut belum menjadi kebijakan resmi, sementara pejabat Iran menyatakan bahwa transparansi ini penting untuk menumbuhkan kepercayaan publik. Pengamat hubungan internasional menilai bahwa meskipun masih bersifat draft, keberadaan poin-poin konkret menandakan adanya kemajuan dalam dialog yang selama ini terhambat oleh saling tuduh.
Jika kedua pihak dapat menegosiasikan ulang isi draf tersebut menjadi perjanjian yang mengikat, dampaknya kemungkinan besar akan mengurangi ketegangan regional, membuka peluang investasi, dan menstabilkan pasar energi global. Namun, tantangan politik dalam negeri masing‑masing serta tekanan kelompok hardliner dapat memperlambat proses finalisasi.
