Setapak Langkah – 21 Juni 2026 | Asosiasi Pengelola Program Masyarakat Berbasis Gizi Indonesia (APPMBGI) menegaskan bahwa program Masyarakat Berbasis Gizi (MBG) tidak boleh dijadikan arena politik. Organisasi tersebut menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh dan penerapan moratorium sebagai langkah strategis untuk memperbaiki tata kelola program.
Beberapa poin utama yang diusulkan dalam rangka evaluasi dan moratorium meliputi:
- Pemeriksaan kembali mekanisme alokasi anggaran serta transparansi penggunaan dana.
- Audit independen terhadap seluruh rantai pelaksanaan, mulai dari perencanaan hingga penyaluran bantuan.
- Pembentukan tim khusus yang terdiri dari ahli kebijakan, akuntan publik, dan perwakilan masyarakat untuk memantau hasil evaluasi.
- Pemberlakuan moratorium sementara pada kegiatan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan hingga rekomendasi perbaikan selesai.
Tujuan utama dari langkah ini adalah memperkuat akuntabilitas di setiap tahapan program, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, perbaikan tata kelola diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap program pemerintah di bidang gizi.
Para pakar kebijakan menilai bahwa moratorium bukan berarti menghentikan program secara keseluruhan, melainkan memberikan waktu bagi pihak terkait untuk melakukan perbaikan struktural. Dengan demikian, MBG dapat kembali dijalankan dengan standar yang lebih tinggi, mengurangi risiko penyalahgunaan, dan meningkatkan dampak positif terhadap status gizi nasional.
APPMBGI menutup pernyataannya dengan harapan bahwa pemerintah akan menanggapi seruan ini secara serius, mengimplementasikan rekomendasi evaluasi, dan memastikan bahwa MBG tetap fokus pada tujuan utama: meningkatkan kesejahteraan gizi masyarakat Indonesia.
