KUHAP
Setapak Langkah – 20 Agustus 2026 | Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyatakan bahwa eksepsi yang diajukan oleh terdakwa Bangun Paulus Tudungta tidak sesuai dengan ketentuan terbaru Kitab Undang‑Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Eksepsi tersebut...
Setapak Langkah – 18 Agustus 2026 | Tim hukum yang mewakili Febrie Adriansyah menegaskan bahwa tindakan penggeledahan yang dilakukan tanpa surat perintah pengadilan tidak memiliki dasar hukum yang sah. Menurut mereka, proses penyitaan barang-barang...
Setapak Langkah – 03 Agustus 2026 | Jaksa penuntut umum memutuskan untuk memindahkan kembali berkas perkara dugaan pencemaran nama baik terhadap Tifauzia Tyassuma, yang dikenal sebagai Dokter Tifa, ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Keputusan...
Setapak Langkah – 18 Juli 2026 | Jakarta – Seorang pakar hukum pidana menegaskan bahwa penetapan seseorang sebagai tersangka tanpa melalui pemeriksaan langsung dapat dianggap sah, asalkan proses tersebut telah memenuhi unsur-unsur alat bukti...
Setapak Langkah – 13 Juli 2026 | Jakarta – Mantan Menteri Koordinator Hukum, Mahfud MD, mengkritik keputusan kepolisian yang menyerahkan penanganan kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang melibatkan Febrie Adriansyah kepada...
Setapak Langkah – 07 Mei 2026 | Pengadilan Tinggi memutuskan untuk menolak kehadiran saksi utama yang dihadirkan dalam persidangan ulang kasus Kerry Riza. Keputusan ini didasarkan pada penafsiran bahwa keberadaan saksi tersebut melanggar ketentuan...
Setapak Langkah – 22 April 2026 | Wakil Menteri Hukum, Prof. Edward Omar Sharif Hiariej, menyoroti bagaimana sikap negatif masyarakat terhadap pelaku kejahatan kini menjadi salah satu faktor utama yang memicu pembaruan Kitab Undang‑Undang...
Setapak Langkah – 20 April 2026 | Anggota Komisi III DPR, Habiburokhman, menegaskan pentingnya memperluas partisipasi publik sejak tahap penyusunan naskah akademik Rancangan Undang-Undang (RDP) Perampasan Aset. Menurutnya, keterlibatan masyarakat dapat meningkatkan transparansi dan...
Setapak Langkah – 20 April 2026 | Pejabat Mahkamah Agung (MA) menegaskan bahwa Kitab Undang‑Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Kitab Undang‑Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang telah direvisi harus terus disosialisasikan secara luas kepada...
Setapak Langkah – 16 April 2026 | Kejaksaan Agung (Kejagung) melalui surat edaran terbaru menegaskan pentingnya kesiapan hukum bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjelang berlakunya Kitab Undang‑Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang‑Undang...