Setapak Langkah – 12 Agustus 2026 | Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menuntut Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) untuk mengambil langkah konkret dalam memperbaiki kondisi kawasan wisata Gili Tramena. Dalam rapat kerja yang diadakan pada akhir pekan lalu, anggota komisi menyoroti sejumlah permasalahan yang menghambat potensi pariwisata pulau tersebut.
Beberapa isu utama yang diidentifikasi meliputi:
- Keterbatasan infrastruktur dasar seperti akses jalan, penyediaan air bersih, dan fasilitas sanitasi bagi pengunjung.
- Penanganan sampah yang belum optimal, sehingga menimbulkan dampak negatif pada lingkungan laut dan darat.
- Kurangnya pengawasan keamanan, termasuk minimnya pos keamanan dan petugas penyelamat di perairan sekitar.
- Promosi yang belum maksimal, sehingga potensi wisatawan domestik maupun mancanegara belum tergali secara optimal.
Komisi VII DPR meminta Pemprov NTB untuk menyusun rencana aksi yang terukur, mencakup peningkatan sarana transportasi laut, pembangunan fasilitas umum ramah lingkungan, serta program edukasi bagi pelaku usaha lokal tentang pengelolaan sampah dan konservasi alam.
Selain itu, komisi menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat setempat, serta sektor swasta dalam mewujudkan destinasi yang berkelanjutan dan aman bagi semua pihak.
