Setapak Langkah – 23 Juni 2026 | Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pendapatnya terkait penangguhan penahanan dua tersangka kasus dugaan ijazah palsu, yakni mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Roy Suryo serta dokter Tiffauzia Tyassuma (dokter Tifa). Dalam pernyataannya, Jokowi menegaskan bahwa keputusan tersebut berada di bawah wewenang Kejaksaan Republik Indonesia.
Kasus ini bermula ketika Roy Suryo dan Tifa ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan penggunaan ijazah palsu dalam rangka memperoleh jabatan publik. Pada awalnya, keduanya dijadwalkan menjalani penahanan, namun kemudian Kejaksaan memutuskan untuk menangguhkan penahanan dengan syarat-syarat tertentu. Keputusan ini memicu beragam reaksi di kalangan publik dan media.
Jokowi, yang kini tidak lagi memegang jabatan eksekutif, menegaskan bahwa proses hukum harus dihormati dan bahwa Kejaksaan memiliki otoritas untuk menentukan apakah penahanan diperlukan atau dapat ditangguhkan. “Saya menghormati keputusan Kejaksaan karena itu memang merupakan kewenangan mereka,” ujar Jokowi dalam sebuah wawancara singkat.
Presiden menambahkan bahwa penegakan hukum harus berjalan tanpa campur tangan politik, dan setiap keputusan harus didasarkan pada pertimbangan hukum yang objektif. “Yang penting adalah keadilan tetap terjaga, baik bagi para tersangka maupun bagi masyarakat yang menuntut kejelasan,” tambahnya.
Para pengamat hukum mencatat bahwa penangguhan penahanan bukan berarti tersangka dibebaskan dari proses hukum, melainkan mereka tetap berada di bawah pengawasan dan harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan, seperti melapor secara berkala kepada pihak berwenang.
Reaksi dari kalangan politik beragam. Beberapa pihak menilai keputusan penangguhan sudah tepat mengingat belum ada bukti kuat yang mengharuskan penahanan, sementara yang lain mengkritik potensi kesan favoritisme terhadap tokoh publik. Namun, Jokowi menegaskan kembali pentingnya memisahkan antara proses hukum dan pertimbangan politik.
Kasus Roy Suryo dan Tifa masih dalam tahap penyelidikan lanjutan. Kejaksaan berjanji akan terus mengusut tuntas dugaan pelanggaran tersebut, termasuk melakukan verifikasi dokumen akademik yang dipertanyakan serta menelusuri alur perolehan jabatan publik yang bersangkutan.
