Setapak Langkah – 03 Juni 2026 | Penerapan Undang‑Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) menimbulkan perdebatan sengit setelah pasal 146 menetapkan batas maksimum belanja pegawai sebesar 30 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Batas tersebut dianggap menekan fleksibilitas keuangan daerah sekaligus mengancam kelangsungan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang kini menjadi tumpuan tenaga kerja non‑ASN.
Berikut adalah beberapa poin utama yang menjadi sorotan dalam perdebatan ini:
- Batas 30 persen: Pemerintah pusat berargumen bahwa pembatasan ini diperlukan untuk mencegah pemborosan dan menyeimbangkan struktur belanja daerah. Namun, banyak kepala daerah mengklaim bahwa angka tersebut tidak memperhitungkan kebutuhan riil operasional layanan publik.
- Implikasi bagi PPPK: Karena PPPK tidak termasuk dalam struktur ASN, mereka sering kali berada di luar alokasi belanja pegawai tradisional. Batas 30 persen dapat mempersempit ruang gerak daerah untuk menambah atau mempertahankan PPPK, terutama di sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.
- Tekanan pada layanan publik: Jika daerah harus menurunkan jumlah atau menyesuaikan gaji PPPK, kualitas layanan dapat menurun, yang pada gilirannya menambah beban pada masyarakat.
Berbagai pihak memberikan pandangan berbeda:
- Pembuat kebijakan pusat: Menekankan pentingnya akuntabilitas fiskal dan menghindari belanja berlebih yang dapat menambah defisit.
- Kepala daerah: Menggarisbawahi bahwa tiap daerah memiliki karakteristik ekonomi dan kebutuhan yang berbeda, sehingga satu ukuran tidak adil.
- Serikat PPPK: Mengkhawatirkan ketidakpastian status kerja dan kesejahteraan anggota mereka, serta menuntut adanya regulasi khusus yang melindungi posisi PPPK.
Beberapa alternatif solusi yang tengah dibahas meliputi:
- Mengubah persentase batas belanja pegawai menjadi fleksibel, misalnya 30‑35 persen tergantung pada indikator kinerja daerah.
- Menyusun mekanisme alokasi terpisah khusus untuk PPPK, sehingga mereka tidak terhitung dalam batas 30 persen.
- Memberikan dispensasi sementara kepada daerah yang menunjukkan kebutuhan mendesak, misalnya selama masa pandemi atau bencana alam.
Dalam praktiknya, beberapa provinsi sudah melakukan penyesuaian anggaran internal untuk menyeimbangkan antara kebutuhan pegawai tetap, PPPK, dan belanja operasional lainnya. Namun, tanpa pedoman yang jelas dari pemerintah pusat, banyak daerah masih berada dalam posisi ‘menebak‑tebakan’.
Kesimpulannya, dilema antara pembatasan belanja pegawai dan perlindungan nasib PPPK mencerminkan ketegangan struktural antara upaya pengendalian fiskal dan kebutuhan layanan publik yang dinamis. Dialog berkelanjutan antara pemerintah pusat, daerah, serta perwakilan PPPK menjadi kunci untuk menemukan titik temu yang dapat menyeimbangkan akuntabilitas keuangan dengan kelangsungan layanan masyarakat.
