histats

Belanja Pegawai

DPRD Kabupaten Bekasi Tawarkan Solusi Konkret Atasi Belanja Pegawai…

Setapak Langkah – 13 Juni 2026 | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi kembali menyoroti masalah belanja pegawai yang melampaui batas wajar dan mengancam keseimbangan fiskal daerah. Data terbaru menunjukkan bahwa belanja gaji...

Mendagri: Transisi batas belanja pegawai 30 persen APBD diperpanjang

Setapak Langkah – 08 Juni 2026 | Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menyampaikan bahwa masa transisi penerapan batas maksimum belanja pegawai sebesar 30 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akan diperpanjang....

Dilema UU HKPD: Jerat Belanja Pegawai di Daerah dan…

Setapak Langkah – 03 Juni 2026 | Penerapan Undang‑Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) menimbulkan perdebatan sengit setelah pasal 146 menetapkan batas maksimum belanja pegawai sebesar 30 persen dari...

Pemerintah Pastikan Tak Ada PHK Massal PPPK, Aturan Belanja…

Setapak Langkah – 10 Mei 2026 | Pemerintah menegaskan bahwa tidak akan ada pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) meskipun belanja pegawai dibatasi maksimal 30 persen dari total...

Ponorogo Lakukan Penyesuaian Belanja Pegawai, Pastikan PPPK Tidak Terdampak

Setapak Langkah – 07 April 2026 | Pemerintah Kabupaten Ponorogo mengumumkan penyesuaian belanja pegawai sebagai langkah mematuhi Undang‑Undang Hukum Kepegawaian Daerah (UU HKPD). Penyesuaian ini bertujuan menyelaraskan pengeluaran dengan regulasi terbaru tanpa menimbulkan dampak...

DPRD Dorong Perampingan OPD Pemkot Bengkulu Demi Efisiensi Anggaran

Setapak Langkah – 04 April 2026 | Ruang rapat DPRD Kota Bengkulu pada Senin (3/4/2026) menyampaikan dorongan kuat kepada Pemerintah Kota Bengkulu untuk melakukan perampingan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Langkah ini dipandang penting untuk...