PPPK
Setapak Langkah – 11 Agustus 2026 | Kementerian Keuangan (Kemenkeu) baru-baru ini menyalurkan dana sebesar Rp 20,5 triliun kepada 490 pemerintah daerah (Pemda) sebagai upaya mengatasi tekanan fiskal dan memastikan pembayaran gaji Pegawai Pemerintah...
Setapak Langkah – 05 Agustus 2026 | Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kembali meninjau opsi penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai solusi bagi pemerintah daerah yang mengalami kendala likuiditas dalam membayar gaji Pegawai Pemerintah dengan...
Setapak Langkah – 04 Agustus 2026 | Pemerintah pusat mengumumkan pemotongan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) untuk tahun anggaran 2026 sebesar 15 persen. Kebijakan ini menimbulkan kekhawatiran serius bagi keuangan daerah karena TKD menjadi sumber...
Setapak Langkah – 03 Juli 2026 | Core Indonesia mengangkat isu beban keuangan pemerintah daerah (Pemda) yang semakin berat menjelang tahun anggaran 2026. Pemangkasan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) dan penyesuaian gaji Pegawai Pemerintah dengan...
Setapak Langkah – 10 Juni 2026 | Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, mengakui bahwa pemerintah provinsi menghadapi kesulitan signifikan dalam membayar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hingga akhir tahun 2023. Pernyataan tersebut...
Setapak Langkah – 03 Juni 2026 | Penerapan Undang‑Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) menimbulkan perdebatan sengit setelah pasal 146 menetapkan batas maksimum belanja pegawai sebesar 30 persen dari...
Setapak Langkah – 21 Mei 2026 | Pemerintah Republik Indonesia telah mengumumkan bahwa pembayaran gaji ke-13 untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian...
Setapak Langkah – 10 Mei 2026 | Pemerintah menegaskan bahwa tidak akan ada pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) meskipun belanja pegawai dibatasi maksimal 30 persen dari total...
Setapak Langkah – 07 Mei 2026 | Persatuan Perkumpulan Guru (P2G) mengeluarkan pernyataan tegas mengenai kebijakan pemerintah terhadap guru honorer. Menurut P2G, langkah yang tepat bukanlah menghentikan penugasan guru honorer, melainkan mengangkat mereka menjadi...
Setapak Langkah – 04 Mei 2026 | Asosiasi Guru Indonesia (P2G) bersama sejumlah organisasi pendidikan menuntut Presiden Republik Indonesia untuk menghentikan proses rekrutmen Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang sedang berlangsung. P2G...
Setapak Langkah – 02 Mei 2026 | Pemerintah Kabupaten Aceh Barat bersama Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) menggelar pertemuan intensif untuk meninjau kebijakan Perpanjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang akan berlanjut hingga...
Setapak Langkah – 09 April 2026 | Bupati Jember, Muhammad Fawait, menegaskan dalam rapat koordinasi bersama jajaran perangkat daerah bahwa tidak akan ada pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)...