Setapak Langkah – 19 Juni 2026 | Baru-baru ini Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Trisakti melancarkan aksi demonstrasi di dalam gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Aksi tersebut bertujuan menuntut peningkatan fungsi pengawasan pemerintah, khususnya terkait pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dianggap belum optimal.
Latar Belakang
Mahasiswa Trisakti menilai bahwa mekanisme pengawasan terhadap kebijakan fiskal dan sosial masih lemah. Mereka menyoroti adanya celah dalam transparansi alokasi dana, serta kurangnya akuntabilitas dalam pelaksanaan program MBG yang seharusnya menjamin akses pangan bergizi bagi anak-anak di seluruh Indonesia.
Isu Utama yang Diangkat
- Pengawasan anggaran: Mahasiswa menekankan perlunya audit yang lebih ketat serta pelaporan yang dapat diakses publik secara real‑time.
- Efektivitas program MBG: Diperlukan evaluasi independen untuk memastikan bantuan makanan sampai tepat sasaran dan tidak terjadi penyalahgunaan.
- Partisipasi sivitas akademika: BEM mengajak lembaga pendidikan tinggi lain untuk turut mengawal kebijakan publik melalui forum dialog dengan legislator.
Permintaan kepada DPR
BEM Trisakti menyampaikan beberapa tuntutan konkret kepada anggota DPR, antara lain:
- Mengusulkan pembentukan komisi khusus yang fokus pada pengawasan anggaran sektoral.
- Memperkuat peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan hak akses data terbuka.
- Mengadakan rapat terbuka dengan perwakilan mahasiswa untuk meninjau pelaksanaan MBG secara periodik.
Aksi tersebut mendapatkan dukungan dari sejumlah organisasi mahasiswa lain serta aktivis kebijakan publik. Meskipun aksi di dalam ruang DPR menimbulkan protes dari pihak keamanan, BEM menegaskan bahwa metode ini dipilih untuk memberikan tekanan langsung kepada pembuat kebijakan.
Ke depan, BEM Trisakti berkomitmen melanjutkan pengawasan melalui pemantauan legislatif, penyusunan laporan independen, dan penyebaran informasi kepada publik. Diharapkan langkah ini dapat mendorong reformasi struktural dalam sistem pengawasan pemerintah sehingga kebijakan publik dapat lebih responsif dan akuntabel.
