Pengawasan Pemerintah
Setapak Langkah – 14 Mei 2026 | Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan komitmen untuk terus memantau pelaksanaan program‑program prioritas nasional yang telah ditetapkan pemerintah. Pengawasan ini dilakukan melalui...
Setapak Langkah – 14 Mei 2026 | Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri menegaskan perannya dalam mengawasi pelaksanaan Program Prioritas Nasional (PPN) di seluruh daerah. Tugas utama BSKDN adalah memastikan bahwa...
Setapak Langkah – 03 Mei 2026 | Panitia Khusus (Pansus) DPRD Samarinda mengungkap sejumlah kejanggalan dalam proyek Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sambutan yang dibebani anggaran mencapai puluhan miliar rupiah. Proyek yang dijadwalkan selesai pada...
Setapak Langkah – 03 Mei 2026 | Kantor Staf Presiden (KSP) kembali menegaskan peran pengawasannya terhadap sejumlah program prioritas yang digulirkan oleh pemerintah pusat. Pengawasan ini mencakup inisiatif penting seperti program Makan Bergizi Gratis,...
Setapak Langkah – 22 April 2026 | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan penjelasan resmi mengenai kebijakan yang melarang kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Tulungagung untuk melakukan perjalanan ke luar kota. Kebijakan ini...
Setapak Langkah – 11 April 2026 | Jakarta – Ombudsman Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Hery Susanto menegaskan komitmen untuk melakukan perbaikan struktural internal sekaligus meningkatkan pengawasan terhadap program-program prioritas pemerintah. Langkah ini diharapkan...
Setapak Langkah – 02 April 2026 | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini menjadi sorotan publik setelah sejumlah pihak menyerukan agar KPK memanggil Direktur Utama PT Agrinas untuk memberikan klarifikasi terkait rencana impor lebih dari...