Setapak Langkah – 13 Juli 2026 | Menko Hukum dan HAM Imnas, Yusril Ihza Mahendra, menyampaikan pernyataan penting terkait penyerahan berkas perkara mantan Jaksa Penuntut Umum (Jampidsus) Febrie Adriansyah dari Korps Tindak Pidana Korupsi (Koratspidkor) Polri kepada Kejaksaan Agung. Yusril menekankan bahwa lembaga kejaksaan harus menjalankan tugasnya secara profesional, bersih, dan terbuka demi menjaga kepercayaan publik.
Berikut beberapa poin utama yang disampaikan Yusril:
- Transparansi: Proses penanganan kasus harus dapat dipantau oleh masyarakat, tanpa adanya penutup‑tutupannya.
- Profesionalisme: Penuntutan harus didasarkan pada fakta dan bukti yang kuat, bukan pertimbangan politik atau kepentingan pribadi.
- Independensi: Kejaksaan harus bebas dari tekanan eksternal, termasuk intervensi aparat lain atau pihak-pihak yang berkepentingan.
Yusril mengingatkan bahwa kasus Febrie Adriansyah, yang melibatkan dugaan penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi, menjadi sorotan publik sejak awal. Oleh karena itu, setiap langkah yang diambil Kejaksaan Agung akan menjadi acuan bagi integritas institusi penegak hukum di Indonesia.
Selain itu, Menko menegaskan pentingnya kerjasama antar lembaga, khususnya antara Polri dan Kejaksaan, agar proses hukum berjalan lancar dan tidak menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat. Ia juga mengajak semua pihak untuk mengedepankan semangat keadilan dan menolak segala bentuk upaya mempengaruhi proses peradilan.
Dengan harapan tersebut, Yusril menutup pernyataannya bahwa Kejaksaan Agung diharapkan dapat menjadi contoh terbaik dalam penegakan hukum yang bersih, adil, dan transparan, sehingga memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan Indonesia.
