Setapak Langkah – 22 April 2026 | Wakil Menteri Agama Haji dan Umrah (Wamenhaj) menegaskan pentingnya pembatasan jumlah seremonial pelepasan jamaah haji di tingkat daerah. Kebijakan ini dikeluarkan sebagai respons atas meningkatnya kerumunan dan potensi gangguan operasional selama proses keberangkatan jamaah.
- Penumpukan massa yang meningkatkan risiko kecelakaan dan penyebaran penyakit.
- Penggunaan sumber daya daerah yang berlebihan, seperti aparat keamanan, transportasi, dan fasilitas umum.
- Gangguan jadwal keberangkatan resmi yang dapat menunda proses imigrasi dan penerbangan.
Untuk itu, otoritas daerah diminta menyesuaikan pelaksanaan seremonial dengan ketentuan berikut:
- Batasi jumlah undangan hanya kepada pejabat resmi, keluarga dekat, dan perwakilan media yang relevan.
- Hindari penyelenggaraan acara hiburan yang memerlukan peralatan tambahan atau menambah kerumunan.
- Gunakan prosedur verifikasi digital untuk mempercepat proses administrasi dan mengurangi antrean.
- Koordinasikan jadwal dengan Kemenhaj agar tidak bentrok dengan keberangkatan lain yang telah dijadwalkan.
Wamenhaj menambahkan bahwa penekanan pada prosedur yang sederhana tidak berarti mengurangi nilai religius keberangkatan, melainkan meningkatkan fokus pada keselamatan dan kelancaran proses ibadah haji. Ia mengajak seluruh pihak, termasuk pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan keluarga jamaah, untuk bekerja sama dalam mewujudkan pelaksanaan yang tertib dan efisien.
Implementasi kebijakan ini diharapkan dapat memperkecil potensi kemacetan di pelabuhan keberangkatan, meminimalisir risiko kesehatan, serta memastikan bahwa setiap jamaah dapat memulai ibadah haji dengan tenang dan teratur.
