Setapak Langkah – 01 Juli 2026 | Pemerintah Vietnam mengumumkan bahwa mulai 1 Juli 2024, individu yang membuat atau menyebarkan informasi palsu, tidak benar, atau terdistorsi melalui platform media sosial akan dikenai denda administratif. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat kontrol terhadap penyebaran hoaks yang dianggap dapat mengganggu ketertiban umum dan keamanan nasional.
Ruang Lingkup Penegakan
- Konten yang menyesatkan tentang isu politik, kesehatan, atau keamanan publik.
- Berita palsu yang dapat memicu kepanikan massa atau kerusuhan.
- Informasi yang sengaja dimanipulasi untuk menurunkan reputasi institusi pemerintah atau organisasi tertentu.
Penegakan akan dilakukan oleh Kementerian Informasi dan Komunikasi bersama aparat penegak hukum. Platform media sosial yang beroperasi di Vietnam diwajibkan menyediakan mekanisme pelaporan dan menghapus konten yang melanggar dalam waktu 24 jam setelah pemberitahuan.
Pihak berwenang juga menegaskan bahwa kebijakan ini tidak dimaksudkan untuk membatasi kebebasan berekspresi, melainkan untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif informasi yang tidak terverifikasi. Namun, para pengamat hak asasi manusia menyatakan kekhawatiran bahwa regulasi ini dapat disalahgunakan untuk menekan kritik terhadap pemerintah.
Sejumlah pengguna media sosial mengungkapkan kebingungan terkait batasan apa yang dianggap sebagai hoaks, sementara organisasi non‑pemerintah menyerukan transparansi dalam proses penentuan denda. Pemerintah Vietnam menegaskan bahwa prosedur evaluasi akan bersifat objektif dan dapat diajukan banding melalui jalur hukum.
