Setapak Langkah – 22 April 2026 | Wakil Menteri Hukum, Prof. Edward Omar Sharif Hiariej, menyoroti bagaimana sikap negatif masyarakat terhadap pelaku kejahatan kini menjadi salah satu faktor utama yang memicu pembaruan Kitab Undang‑Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Menurutnya, stigma yang melekat pada tersangka tidak hanya menghambat proses peradilan, tetapi juga menimbulkan tekanan psikologis yang dapat melanggar prinsip praduga tak bersalah.
Dalam sebuah konferensi pers, Hiariej menjelaskan bahwa rancangan KUHAP baru akan menekankan perlindungan hak asasi manusia, baik bagi korban maupun terdakwa. Beberapa poin penting yang diusulkan antara lain:
- Penerapan sistem pembuktian yang lebih transparan, sehingga beban pembuktian tidak sepenuhnya berada di pundak terdakwa.
- Peningkatan akses bantuan hukum bagi terdakwa yang kurang mampu.
- Pengaturan kembali mekanisme penahanan pra‑sidang untuk menghindari penahanan berlarut‑larut tanpa alasan yang jelas.
- Pembentukan unit khusus yang menangani edukasi publik mengenai hak‑hak hukum, guna mengurangi persepsi negatif terhadap pelaku yang belum terbukti bersalah.
Selain reformasi prosedural, pemerintah juga berencana meluncurkan kampanye sosial yang menekankan pentingnya menghormati proses hukum. Tujuannya adalah menurunkan tingkat diskriminasi sosial dan memberi ruang bagi proses rehabilitasi pelaku kejahatan setelah putusan pengadilan.
Para pengamat hukum menilai bahwa perubahan ini dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan, asalkan diiringi dengan implementasi yang konsisten dan pengawasan independen. Jika berhasil, KUHAP baru diharapkan menjadi contoh bagi negara‑negara lain dalam menyeimbangkan kepentingan keamanan publik dengan perlindungan hak asasi manusia.
