Reformasi Hukum
Setapak Langkah – 05 Agustus 2026 | Majelis Ulama Indonesia (MUI) kembali mengeluarkan pernyataan yang menuntut pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk meninjau kembali kebijakan hukuman bagi pelaku korupsi. Dalam sebuah konferensi pers,...
Setapak Langkah – 04 Agustus 2026 | Febrie Adriansyah, mantan Kepala Jampidsus Kejaksaan Agung, mengumumkan niatnya untuk mengajukan gugatan praperadilan terkait keputusan yang menimpanya. Langkah ini diambil setelah ia menilai bahwa proses hukum yang...
Setapak Langkah – 04 Agustus 2026 | Selama lebih dari tujuh puluh delapan tahun, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) 1999 telah menjadi instrumen utama negara dalam memerangi korupsi. Pada fase awal, penerapannya hampir...
Setapak Langkah – 28 Juli 2026 | Putusan pembebasan terdakwa dalam sebuah perkara pidana baru-baru ini menuai sorotan tajam karena jaksa mengajukan kasasi. Praktik ini dipertanyakan keabsahannya setelah Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana...
Setapak Langkah – 14 Juli 2026 | Menko Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa hukuman mati tidak dapat menjadi solusi tunggal untuk memberantas korupsi. Ia menekankan...
Setapak Langkah – 12 Juli 2026 | Penegakan hukum yang bersih dan berintegritas menjadi pondasi utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Baru-baru ini, penanganan perkara yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak...
Setapak Langkah – 07 Juli 2026 | Rieke Diah Pitaloka, anggota Komisi XIII DPR RI, baru-baru ini mengajukan tiga usulan konkret untuk meningkatkan konsistensi pelaksanaan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Usulan...
Setapak Langkah – 07 Juli 2026 | Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ossy Dermawan, menegaskan bahwa Rancangan Undang‑Undang Administrasi Pertanahan (RUU AP) yang sedang dibahas di parlemen merupakan upaya strategis...
Setapak Langkah – 04 Juli 2026 | Majelis Ulama Indonesia (MUI) kembali menegaskan pendiriannya terkait penanganan kasus korupsi di tanah air. Dalam pernyataan yang disampaikan pada hari Rabu, MUI menyerukan agar pelaku tindak pidana...
Setapak Langkah – 03 Juli 2026 | Mahkamah Konstitusi (MK) baru-baru ini mendapat permintaan dari kalangan advokat dan organisasi paralegal untuk memberikan penegasan resmi terkait batasan peran masing‑masing dalam kerangka Undang‑Undang Kitab Undang‑Undang Hukum...
Setapak Langkah – 01 Juli 2026 | Wakil Ketua Komisi Yudisial, Desmihardi, menilai bahwa penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Sanksi (UU TPKS) telah menunjukkan sejumlah kemajuan signifikan sejak diundangkan empat tahun lalu. Meskipun...
Setapak Langkah – 12 Juni 2026 | Undang‑Undang terbaru yang mengatur kepolisian (Polri) menimbulkan kegelisahan di kalangan pengamat, akademisi, dan aktivis hak asasi manusia. Dikatakan bahwa aturan tersebut lebih menonjolkan peran politik daripada menjamin...