Setapak Langkah – 16 Juli 2026 | SETARA Institute menilai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kejagung) telah menghina publik melalui penanganan yang dianggap kacau atas kasus Febrie Adriansyah. Menurut lembaga tersebut, tindakan Kejagung tidak hanya merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum, melainkan juga menimbulkan persepsi bahwa proses hukum dapat dimanipulasi.
Dalam pernyataannya, SETARA Institute menuntut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengambil alih penyelidikan dan proses hukum terhadap Febrie Adriansyah. Lembaga ini berargumen bahwa KPK memiliki independensi dan kredibilitas yang lebih tinggi, sehingga dapat memulihkan kepercayaan publik yang telah tergerus.
- Penilaian SETARA Institute bahwa Kejagung “menghina publik” karena respons yang lambat dan kurang transparan.
- Permintaan resmi agar KPK mengambil alih kasus demi memastikan proses hukum berjalan adil dan akuntabel.
- Penekanan pentingnya pemulihan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum.
Selain itu, SETARA Institute menyoroti pentingnya transparansi dalam setiap tahapan penyelidikan, mulai dari pengumpulan bukti hingga keputusan akhir. Lembaga ini mengingatkan bahwa kepercayaan publik tidak dapat dibangun kembali tanpa adanya akuntabilitas dan mekanisme pengawasan yang jelas.
Jika permintaan tersebut tidak dipenuhi, SETARA Institute memperingatkan kemungkinan meningkatnya protes publik dan tekanan politik yang dapat memengaruhi stabilitas institusi penegak hukum di Indonesia.
