Setapak Langkah – 21 Mei 2026 | Menkeu Budi Gunadi Sadikin, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Purbaya, memberikan klarifikasi resmi terkait spekulasi pencopotan Dirjen Bea dan Cukai yang terlibat dalam kasus suap Blueray Cargo. Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Keuangan pada Senin (26/05/2024).
Purbaya menegaskan bahwa proses penegakan hukum harus mengikuti prosedur yang berlaku dan tidak ada keputusan administratif yang diambil secara sepihak. Ia menambahkan, \”Jika terbukti melakukan tindak pidana korupsi, maka langkah pencopotan tentu saja akan diambil sesuai dengan peraturan perundang‑undangan yang mengatur pejabat publik\”.
Kasus Blueray Cargo bermula ketika aparat kepolisian mengungkap adanya dugaan suap yang melibatkan pejabat tinggi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Menurut laporan, sejumlah pegawai Blueray Cargo diduga memberikan gratifikasi kepada pejabat bea cukai untuk memperlancar proses impor barang. Hingga kini, penyelidikan masih berlangsung dan belum ada keputusan final.
- Pejabat yang menjadi fokus penyelidikan adalah Dirjen Bea dan Cukai, yang saat ini masih menjabat.
- Purbaya menekankan pentingnya independensi penyelidikan agar tidak terpengaruh tekanan politik.
- Jika terbukti bersalah, sanksi administratif termasuk pencopotan jabatan dapat diterapkan.
Reaksi dari kalangan politik dan industri logistik beragam. Beberapa anggota DPR menuntut transparansi penuh, sementara asosiasi pengusaha logistik mengharapkan proses yang cepat agar tidak mengganggu kelancaran perdagangan.
Purbaya juga menyinggung dampak kasus ini terhadap citra Indonesia di mata investor asing. \”Kita harus menunjukkan komitmen kuat melawan korupsi, terutama di sektor yang menjadi pintu gerbang perdagangan,\” ujar dia.
Selanjutnya, Kementerian Keuangan akan terus memantau perkembangan kasus dan siap memberikan dukungan kepada lembaga penegak hukum. Purbaya menutup pernyataan dengan harapan agar proses hukum berjalan adil dan tegas, serta menegaskan bahwa tidak ada toleransi terhadap praktik korupsi di lingkungan pemerintahan.
