Setapak Langkah – 21 Mei 2026 | Indef menilai bahwa penetapan nilai Dana Sumber Daya Alam (DSI) dapat menjadi instrumen penting untuk meningkatkan penerimaan devisa sekaligus menekan praktik ekspor ilegal yang selama ini menjadi tantangan bagi pemerintah.
DSI merupakan mekanisme alokasi dana yang bersumber dari hasil eksplorasi dan produksi sumber daya alam (SDA). Nilai yang ditetapkan akan menjadi dasar perhitungan pajak, royalti, dan kontribusi lain yang wajib dibayarkan oleh perusahaan tambang atau perusahaan pengelola SDA.
Beberapa poin utama yang diharapkan tercapai antara lain:
- Peningkatan devisa negara melalui penarikan lebih besar dari sektor ekspor SDA yang legal.
- Pengurangan insentif bagi pelaku yang melakukan ekspor tanpa izin resmi.
- Penguatan tata kelola dan transparansi dalam pengelolaan dana publik.
- Fasilitasi investasi berkelanjutan dengan menjamin kepastian regulasi.
Pihak Indef menegaskan bahwa penetapan nilai DSI harus didasarkan pada analisis komprehensif terhadap harga pasar internasional, biaya produksi, serta dampak lingkungan. Hal ini bertujuan agar nilai yang ditetapkan realistis dan tidak menimbulkan beban berlebih bagi pelaku usaha yang patuh.
Selain itu, mekanisme pengawasan ekspor akan diperkokoh melalui koordinasi lintas sektor, meliputi Badan Pengawas Perdagangan Berjangka, Kementerian Perdagangan, dan otoritas bea cukai. Dengan data yang terintegrasi, pihak berwenang dapat mendeteksi pola ekspor yang mencurigakan dan mengambil tindakan cepat.
Namun, implementasi DSI tidak lepas dari tantangan. Beberapa perusahaan mengkhawatirkan potensi penurunan daya saing jika nilai DSI terlalu tinggi, sementara daerah penghasil SDA menuntut bagian pendapatan yang adil untuk pembangunan lokal.
Untuk mengatasi hal tersebut, Indef menyarankan adanya forum konsultasi rutin antara pemerintah pusat, daerah, dan pelaku industri. Dialog terbuka diharapkan menghasilkan kebijakan yang seimbang antara kepentingan fiskal nasional dan keberlanjutan ekonomi daerah.
Keberhasilan DSI dalam menekan ekspor ilegal akan sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaan, transparansi data, serta penegakan hukum yang tegas. Jika semua elemen tersebut berjalan selaras, DSI dapat menjadi pilar baru dalam meningkatkan devisa dan menjaga kelestarian sumber daya alam Indonesia.
