Setapak Langkah – 25 April 2026 | Prajurit TNI yang sedang bertugas dalam misi penjagaan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNIFIL) di Lebanon kembali menjadi korban meninggal dunia. Insiden ini menambah deretan prajurit Indonesia yang gugur dalam operasi perdamaian internasional, sekaligus menimbulkan keprihatinan mendalam di kalangan pejabat dan masyarakat.
Reaksi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
Wakil Ketua Komisi I DPR, Bapak Nama Wakil Ketua, menyampaikan keprihatinannya melalui rapat pleno. Beliau menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme perlindungan pasukan UNIFIL, terutama bagi personel Indonesia yang terlibat. “Kami menuntut adanya langkah tegas dari Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk meningkatkan standar keamanan di zona konflik, serta memastikan bahwa pasukan perdamaian tidak menjadi target dalam situasi yang bergejolak,” ujar beliau.
Tuntutan Utama DPR
- Peninjauan kembali protokol keamanan UNIFIL khususnya bagi kontingen Indonesia.
- Peningkatan koordinasi antara TNI, Kementerian Luar Negeri, dan PBB dalam hal intelijen dan respons darurat.
- Penyediaan peralatan perlindungan tambahan, termasuk kendaraan lapis baja dan sistem komunikasi yang lebih andal.
- Pengajuan laporan berkala kepada parlemen mengenai kondisi keamanan pasukan di Lebanon.
Latar Belakang Misi UNIFIL
UNIFIL dibentuk pada tahun 1978 untuk memantau gencatan senjata antara Lebanon dan Israel serta mendukung stabilitas di wilayah selatan Lebanon. Indonesia telah berkontribusi dalam misi ini sejak 2006, menurunkan lebih dari 2.500 personel hingga kini. Misi tersebut mencakup patroli, pengamanan perbatasan, serta dukungan kemanusiaan bagi penduduk setempat.
Insiden kematian prajurit ini menjadi pengingat akan risiko tinggi yang dihadapi pasukan perdamaian. Pemerintah Indonesia diharapkan dapat berkoordinasi lebih intensif dengan PBB untuk memastikan perlindungan maksimal bagi personel yang beroperasi di zona konflik.
