Setapak Langkah – 28 Mei 2026 | Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memutuskan untuk mengalokasikan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) guna pengadaan 1.098 ekor sapi kurban. Keputusan ini menimbulkan perdebatan luas di kalangan masyarakat, ulama, dan pengamat kebijakan publik mengenai apakah penggunaan dana publik untuk kurban dapat dikategorikan sebagai ibadah kurban yang sah secara syar’i, mengingat kurban pada dasarnya merupakan ibadah individu.
Berikut beberapa poin penting yang menjadi sorotan publik:
- Alokasi dana: Pemerintah menganggarkan sekitar Rp 120 miliar untuk pembelian sapi kurban, yang kemudian didistribusikan kepada masyarakat kurang mampu melalui program khusus.
- Motivasi kebijakan: Pihak eksekutif menyatakan tujuan utama adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan ibadah kurban, khususnya di daerah yang sulit memperoleh hewan kurban secara mandiri.
- Reaksi warga: Sejumlah warga dan aktivis mengkritik bahwa dana APBN seharusnya diprioritaskan pada sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Mereka menuntut agar Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa yang menegaskan keabsahan hukum syar’i penggunaan dana publik untuk kurban.
- Pandangan ulama: Beberapa ulama menilai bahwa kurban bersifat wajib secara individu, sehingga penggunaan dana negara dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan dana publik. Namun, ada pula yang berpendapat bahwa bila dana tersebut bersifat hibah dan tidak menambah beban fiskal, maka dapat dipertimbangkan.
- Implikasi fiskal: Penggunaan dana APBN untuk kurban menambah beban anggaran yang harus dipertanggungjawabkan, terutama pada masa pemulihan ekonomi pasca‑pandemi.
Warga yang menuntut fatwa MUI berharap adanya kejelasan hukum yang dapat menjadi pedoman bagi pemerintah dalam menyalurkan dana publik untuk keperluan keagamaan. Jika MUI mengeluarkan fatwa yang menyatakan penggunaan dana APBN untuk kurban tidak sesuai syar’i, pemerintah diperkirakan akan meninjau kembali alokasi tersebut dan mencari alternatif pendanaan yang lebih transparan.
Sejauh ini, MUI belum mengeluarkan pernyataan resmi. Namun, tekanan publik semakin kuat, dengan sejumlah petisi daring yang meminta klarifikasi dan penetapan standar operasional prosedur (SOP) bagi program kurban berbasis dana negara.
Pengawasan internal Kementerian Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga diharapkan dapat memastikan bahwa dana yang dialokasikan benar‑benar sampai kepada penerima manfaat tanpa terjadi penyimpangan. Sementara itu, diskusi mengenai batas antara kebijakan sosial‑keagamaan dan pengelolaan keuangan negara diperkirakan akan terus berlanjut menjelang akhir tahun fiskal.
