Setapak Langkah – 26 Agustus 2026 | Dalam sebuah acara kampanye di Jakarta, Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto menekankan bahwa kemampuan negara untuk mengoperasikan ratusan helikopter tidak akan berarti jika tidak diiringi dengan komitmen serius memerangi korupsi. Menurutnya, keberadaan armada udara yang besar seharusnya menjadi bukti efisiensi pengelolaan keuangan negara, bukan sekadar simbol kemewahan.
Prabowo mengingatkan bahwa anggaran belanja pertahanan dan transportasi udara harus dipertanggungjawabkan secara transparan. Ia mencontohkan bahwa jika dana yang dialokasikan untuk pembelian helikopter tidak disalahgunakan, maka angka ratusan unit dapat menjadi aset strategis bagi mobilitas militer, penanggulangan bencana, dan layanan publik.
Selain itu, Prabowo menegaskan perlunya reformasi birokrasi anti‑korupsi, termasuk peningkatan pengawasan internal KPK, audit independen, serta pemberian sanksi tegas bagi pejabat yang terlibat dalam praktik suap atau penggelapan dana. Ia menambahkan bahwa tanpa upaya tersebut, setiap investasi besar, termasuk pembelian helikopter, akan rentan menjadi “pemborosan” yang menambah beban fiskal.
Beberapa analis politik menilai pernyataan tersebut sebagai upaya memperkuat citra Prabowo sebagai calon pemimpin yang menekankan tata kelola bersih. Mereka mencatat bahwa isu korupsi tetap menjadi salah satu faktor penentu dalam pemilihan umum mendatang.
Dalam konteks anggaran, kementerian pertahanan mencatat bahwa kebutuhan helikopter militer diproyeksikan mencapai 120 unit dalam lima tahun ke depan, sementara anggaran sipil untuk layanan medis dan penanggulangan bencana diperkirakan menambah sekitar 80 unit. Total potensi armada mendekati ratusan unit, yang menuntut kontrol keuangan yang ketat.
- Memperkuat pengawasan internal KPK;
- Mengoptimalkan audit independen pada proyek pertahanan;
- Menerapkan sanksi tegas bagi pelaku korupsi;
- Menjamin transparansi pengadaan helikopter.
