Setapak Langkah – 21 April 2026 | Pengadilan Militer II-08 Jakarta secara resmi mengumumkan penetapan tiga orang hakim yang akan memimpin persidangan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus. Keputusan ini menandai langkah penting dalam proses peradilan yang telah menunggu selama hampir dua tahun sejak insiden tersebut terjadi.
Kasus ini bermula pada akhir tahun 2022, ketika Andrie Yunus menjadi korban serangan dengan cairan beracun yang menimbulkan luka pada wajahnya. Pelaku diduga memiliki hubungan dengan jaringan militer, sehingga perkara ini dialihkan ke pengadilan militer berdasarkan Undang‑Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Peradilan Militer.
Majelis hakim yang ditunjuk terdiri dari:
- Hakim Militer Utama: Letnan Kolonel (Purn) Agus Prasetyo
- Hakim Militer Madya: Mayor (Purn) Siti Nurhaliza
- Hakim Militer Muda: Kapten (Purn) Budi Santoso
Ketiga hakim tersebut memiliki pengalaman panjang dalam penanganan kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran hukum militer dan hak asasi manusia. Penunjukan mereka diharapkan dapat menjamin proses persidangan yang objektif dan transparan.
Berbagai organisasi hak asasi manusia, termasuk KontraS, mengkritik penempatan kasus ini di pengadilan militer. Mereka menilai bahwa kasus penyiraman air keras lebih cocok diproses di peradilan umum, mengingat unsur kejahatan terhadap pribadi dan tidak ada kaitan langsung dengan pelanggaran militer. Namun, pemerintah berpendirian bahwa karena pelaku atau dugaan pelaku memiliki status militer, yurisdiksi pengadilan militer tetap berlaku.
Para ahli hukum menilai bahwa keputusan ini akan menjadi tolok ukur penting bagi penegakan hukum di Indonesia. Jika proses persidangan berjalan adil, hal ini dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan militer. Sebaliknya, jika terdapat indikasi bias atau tekanan politik, kepercayaan tersebut dapat menurun drastis.
Jadwal sidang pertama dijadwalkan pada minggu pertama bulan Mei 2026, dengan estimasi durasi persidangan selama tiga hingga empat bulan. Selama proses persidangan, pihak keluarga Andrie Yunus dan lembaga swadaya masyarakat dipersilakan untuk memberikan kesaksian serta bukti tambahan.
Kasus ini juga menimbulkan perdebatan luas di kalangan masyarakat mengenai perlindungan terhadap aktivis dan kebebasan berpendapat. Sejumlah pihak menuntut agar pemerintah memberikan jaminan keamanan yang lebih kuat bagi para aktivis, serta mempercepat reformasi hukum yang dapat mencegah terulangnya insiden serupa.
Dengan penetapan majelis hakim, proses hukum kini memasuki fase krusial. Semua mata kini tertuju pada Pengadilan Militer II-08 Jakarta, menanti keadilan bagi Andrie Yunus dan implikasi hukum yang akan dihasilkan.
