Setapak Langkah – 20 Juli 2026 | Pengacara ternama Hotman Paris pada hari Rabu mengeluarkan permohonan maaf secara terbuka lewat akun media sosialnya kepada Presiden Republik Indonesia, Kapolri, Jaksa Agung, serta Kapolda Metro Jaya. Permintaan maaf ini muncul setelah nama sang pengacara sempat terdampak dalam penyelidikan kasus mantan Jaksa Penyidik Khusus (Jampidsus) di Kejagung.
Kasus yang dimaksud melibatkan tuduhan penyalahgunaan wewenang dan dugaan intervensi dalam proses hukum. Meskipun Hotman Paris tidak secara langsung terlibat dalam tindakan yang sedang diselidiki, sejumlah komentar publik menudingnya sebagai pihak yang memberi dukungan atau mempengaruhi jalannya penyidikan. Hal tersebut memicu sorotan media dan menimbulkan tekanan bagi Hotman untuk menegaskan posisinya.
Dalam pernyataannya, Hotman menyampaikan bahwa ia menghormati institusi negara dan menyesali segala persepsi yang menimbulkan ketidaknyamanan bagi para pejabat tinggi. Ia menuliskan, “Saya meminta maaf kepada Bapak Presiden Joko Widodo, Kapolri, Jaksa Agung Mahfud MD, serta Kapolda Metro Jaya atas segala kata atau tindakan yang mungkin menyinggung integritas institusi Anda. Saya berkomitmen untuk menjaga netralitas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas saya sebagai advokat.”
Reaksi publik beragam. Sebagian netizen mengapresiasi sikap terbuka Hotman, sementara yang lain menilai permohonan maaf tersebut sebagai langkah politis semata. Di kalangan praktisi hukum, beberapa rekan sejawat menekankan pentingnya menjaga jarak antara aktivitas advokasi dan intervensi politik, terutama dalam kasus yang melibatkan aparat penegak hukum.
Permintaan maaf ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai dampak potensial terhadap proses hukum yang sedang berjalan. Pengamat hukum memperingatkan bahwa meski permohonan maaf dapat meredam ketegangan, hal itu tidak serta-merta mengubah arah penyelidikan yang sudah berada di jalur hukum. Keputusan otoritas terkait akan tetap berlandaskan bukti dan prosedur yang berlaku.
Ke depan, Hotman Paris menyatakan kesiapannya untuk terus mendampingi kliennya dengan menjunjung tinggi prinsip keadilan, sekaligus berupaya memperbaiki hubungan dengan lembaga negara yang ia anggap sebagai pilar demokrasi.
