Setapak Langkah – 20 Juli 2026 | Seorang anggota Polres Blitar yang dikenal dengan inisial Aipda N baru-baru ini ditangkap setelah hasil tes urine menunjukkan keberadaan narkotika di dalam tubuhnya. Penangkapan ini menimbulkan kegelisahan publik mengingat posisi aparat penegak hukum yang terlibat dalam penyalahgunaan zat terlarang.
Menanggapi insiden ini, Pimpinan Komisi III DPR RI, yang membidangi hukum, keamanan, dan ketertiban masyarakat, secara tegas menuntut agar pelaku yang merupakan anggota kepolisian tersebut diberhentikan secara administratif dan dijatuhi hukuman pidana. Pernyataan tersebut mencerminkan keprihatinan legislatif terhadap integritas institusi kepolisian dan harapan agar proses hukum berjalan transparan serta tanpa diskriminasi.
Berikut rangkaian langkah yang diharapkan oleh Komisi III DPR:
- Penetapan status pemberhentian kerja (PK) atau pemecatan terhadap Aipda N secara resmi.
- Pengajuan berkas perkara ke kejaksaan untuk proses penuntutan.
- Pengawasan ketat terhadap proses persidangan agar tidak ada intervensi.
- Evaluasi internal di Polri terkait prosedur pencegahan dan penanganan kasus serupa.
Pihak kepolisian setempat telah menyatakan akan kooperatif dalam proses hukum dan menjamin bahwa seluruh prosedur akan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sementara itu, masyarakat dan aktivis anti‑narkoba menuntut adanya tindakan tegas tidak hanya terhadap pelaku individu, tetapi juga terhadap struktur yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan di dalam institusi.
Kasus ini menambah daftar insiden serupa di tingkat regional yang menyoroti perlunya reformasi dalam pengawasan internal kepolisian serta penegakan hukum yang konsisten terhadap semua pihak, tanpa pandang bulu.
