Setapak Langkah – 01 Juli 2026 | Wakil Ketua Komisi Yudisial, Desmihardi, menilai bahwa penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Sanksi (UU TPKS) telah menunjukkan sejumlah kemajuan signifikan sejak diundangkan empat tahun lalu. Meskipun demikian, ia menegaskan bahwa implementasi di lapangan belum merata di seluruh wilayah Indonesia.
Beberapa capaian yang diidentifikasi antara lain:
- Peningkatan jumlah kasus korupsi yang berhasil diusut dan diproses di pengadilan.
- Penerapan standar prosedur operasional (SPO) yang lebih ketat bagi penyidik dan jaksa.
- Pelatihan intensif bagi aparat penegak hukum di tingkat provinsi dan kabupaten.
- Penguatan koordinasi antar lembaga pengawas, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung.
Namun, Desmihardi menyoroti bahwa terdapat perbedaan signifikan dalam pelaksanaan UU TPKS di berbagai daerah. Faktor-faktor yang menjadi penyebab ketidakterseragaman antara lain:
- Keterbatasan sumber daya manusia dan keahlian di wilayah terpencil.
- Variasi tingkat kesadaran hukum di antara aparat penegak hukum lokal.
- Kendala infrastruktur teknologi informasi yang menghambat pertukaran data secara real‑time.
Untuk mengatasi hambatan tersebut, Komisi Yudisial berencana mengadakan program pendampingan khusus bagi provinsi yang masih berada pada fase awal implementasi. Program tersebut mencakup penyediaan materi pelatihan, pendampingan teknis, serta evaluasi periodik untuk memastikan kepatuhan terhadap standar nasional.
Ke depan, diharapkan semua wilayah dapat menyerap sepenuhnya ketentuan UU TPKS, sehingga upaya pemberantasan korupsi menjadi lebih konsisten dan efektif di seluruh negeri.
