Pemerintah Pastikan Tak Ada PHK Massal PPPK, Aturan Belanja Pegawai 30% Diatur Lewat UU APBN

Setapak Langkah – 10 Mei 2026 | Pemerintah menegaskan bahwa tidak akan ada pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) meskipun belanja pegawai dibatasi maksimal 30 persen dari total anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Keputusan ini diambil untuk menjaga kelancaran pelayanan publik serta stabilitas tenaga kerja di sektor publik.

Berikut langkah-langkah utama yang dijelaskan dalam pernyataan resmi:

• Penetapan batas belanja pegawai sebesar 30 persen akan diatur secara khusus dalam Undang‑Undang APBN, sehingga tidak bersifat sementara.
• Setiap kementerian dan lembaga diwajibkan menyusun rencana pengelolaan PPPK yang mengutamakan efisiensi tanpa mengorbankan kualitas layanan.
• Jika terdapat kelebihan beban keuangan, pemerintah akan mencari sumber pendanaan alternatif, seperti peningkatan pendapatan atau restrukturisasi belanja non‑pegawai.
• Pengawasan ketat melalui Badan Pengawasan Keuangan dan Kinerja (BPK) untuk memastikan kepatuhan pada batasan tersebut.

Analisis ekonomi menunjukkan bahwa pembatasan 30 persen dapat menurunkan tekanan fiskal, namun tetap harus diimbangi dengan kebijakan yang menjamin tidak terjadinya pemutusan kerja secara massal. Pemerintah menekankan bahwa PPPK memiliki status kontrak kerja yang berbeda dengan PNS, sehingga penyesuaian kebijakan harus mempertimbangkan hak‑hak kontraktual mereka.

Selain itu, regulasi baru akan menambahkan ketentuan tentang:

Dengan mengatur batas belanja pegawai lewat undang‑undang, pemerintah berharap dapat menciptakan keseimbangan antara pengendalian fiskal dan pemenuhan kebutuhan layanan publik. Kebijakan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap stabilitas tenaga kerja di sektor publik.