Setapak Langkah – 26 Juni 2026 | Panitia Khusus (Pansus) Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) DPRD Kabupaten Situbondo mengungkap temuan signifikan terkait proyek fisik yang telah dilaksanakan. Menurut data yang dipresentasikan pada rapat khusus pada tanggal 25 Mei 2024, nilai total proyek fisik yang tercatat mencapai Rp1,6 miliar.
Temuan tersebut mencakup beberapa program pembangunan infrastruktur, antara lain:
- Perbaikan jalan desa di Kecamatan Arjasa dengan nilai kontrak Rp450 juta.
- Pembangunan balai pertemuan di Kecamatan Sumbermanjing dengan nilai kontrak Rp300 juta.
- Renovasi fasilitas kesehatan di Kecamatan Sempol senilai Rp350 juta.
- Penyediaan sarana air bersih di wilayah rawan kekeringan dengan nilai Rp500 juta.
Analisis Pansus menunjukkan adanya selisih antara anggaran yang dialokasikan dan realisasi fisik pekerjaan. Beberapa proyek belum selesai tepat waktu, sementara sebagian lainnya mengalami pembengkakan biaya tanpa dokumen pendukung yang memadai.
Berikut ringkasan temuan utama yang disampaikan oleh Ketua Pansus, H. Abdul Halim:
| Aspek | Temuan |
|---|---|
| Progres Fisik | Rata‑rata pencapaian hanya 68 % dari target |
| Penggunaan Anggaran | Terjadi overbudget sebesar 22 % |
| Dokumentasi | Kurangnya laporan kemajuan dan bukti pembayaran |
| Pengawasan | Pengawasan internal belum optimal, ada indikasi praktik nepotisme |
Menanggapi temuan tersebut, Sekretaris DPRD Situbondo, Siti Nurhaliza, menyatakan komitmen untuk melakukan audit lanjutan dan merekomendasikan pembentukan tim investigasi independen. “Kami tidak dapat mentolerir penyimpangan dalam penggunaan dana publik. Setiap temuan harus ditindaklanjuti secara transparan,” ujarnya.
Pansus juga meminta agar Pemerintah Kabupaten segera menyusun rencana aksi korektif, termasuk mempercepat penyelesaian proyek yang tertunda dan menegakkan sanksi bagi pihak yang terbukti melanggar prosedur pengadaan.
Hasil rapat Pansus ini akan disampaikan kepada DPRD dalam rapat pleno berikutnya, dengan harapan dapat memperkuat akuntabilitas dan meningkatkan kualitas layanan publik di Kabupaten Situbondo.
