Setapak Langkah – 07 Mei 2026 | Persatuan Perkumpulan Guru (P2G) mengeluarkan pernyataan tegas mengenai kebijakan pemerintah terhadap guru honorer. Menurut P2G, langkah yang tepat bukanlah menghentikan penugasan guru honorer, melainkan mengangkat mereka menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) secara penuh waktu.
Kelompok ini menyoroti dua masalah utama yang dihadapi guru honorer di seluruh Indonesia: keterbatasan gaji serta proses rekrutmen yang tidak merata. Gaji guru honorer masih jauh di bawah standar kebutuhan hidup layak, sehingga banyak yang terpaksa mencari pekerjaan sampingan atau meninggalkan profesi mengajar.
Permintaan P2G kepada Pemerintah
- Mengubah status guru honorer menjadi ASN atau PPPK full time.
- Menetapkan skala gaji yang sebanding dengan beban kerja dan tanggung jawab mengajar.
- Menyederhanakan prosedur rekrutmen sehingga daerah terpencil dapat memperoleh tenaga pengajar yang memadai.
- Memberikan jaminan pensiun dan tunjangan kesehatan bagi guru yang diangkat.
Selain itu, P2G mengingatkan bahwa penurunan kualitas pendidikan tidak hanya berdampak pada hasil belajar siswa, tetapi juga pada kesiapan sumber daya manusia Indonesia di masa depan. Dengan mengangkat guru honorer menjadi pegawai tetap, diharapkan motivasi dan profesionalisme para pendidik akan meningkat, sekaligus mengurangi tingkat pergantian tenaga pengajar.
Dalam rapat internal, P2G juga mengusulkan pembentukan mekanisme monitoring gaji dan kinerja guru yang transparan, sehingga setiap daerah dapat dipertanggungjawabkan dalam pelaksanaan kebijakan ini. Mereka menutup pernyataan dengan menyerukan sinergi antara Kementerian Pendidikan, pemerintah daerah, dan lembaga terkait untuk segera merealisasikan perubahan status guru honorer.
