Setapak Langkah – 07 Mei 2026 | Satgas Penanganan Konflik dan Hukum (PKH) di Provinsi Papua kembali menunjukkan komitmen kuat dalam menindak operasi tambang emas ilegal yang menguasai lahan seluas sekitar 200 hektare di wilayah Nabire. Penertiban ini merupakan bagian dari rangkaian upaya pemerintah pusat dan daerah untuk melindungi sumber daya alam serta menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat setempat.
Penertiban dimulai pada awal pekan ini, ketika tim Satgas PKH bersama aparat keamanan setempat melakukan razia menyeluruh. Selama operasi, sejumlah alat berat yang dipakai untuk menambang secara ilegal berhasil diamankan, termasuk excavator, truk tambang, dan mesin pemrosesan mineral. Semua peralatan tersebut kini berada di bawah kontrol resmi untuk mencegah pemanfaatan lebih lanjut.
Langkah-langkah penertiban
- Identifikasi lokasi tambang ilegal melalui intelijen lapangan dan citra satelit.
- Koordinasi dengan otoritas daerah, termasuk Balai Besar Pemerintah Daerah (BBPD) dan Kepolisian Daerah (Polda) Papua.
- Penggerebekan dan penahanan para pelaku yang terlibat dalam aktivitas penambangan tanpa izin.
- Pengamanan dan penyitaan alat berat serta material tambang.
- Restorasi lahan yang terdampak, termasuk penanaman kembali vegetasi asli.
Hasil penertiban menunjukkan bahwa sebanyak 15 unit alat berat telah disita, sementara 8 orang pelaku ditangkap dan kini berada dalam proses penyidikan. Pemerintah daerah berjanji akan menindaklanjuti proses hukum secara transparan, serta memberikan sanksi yang setimpal bagi mereka yang melanggar peraturan pertambangan.
Keberhasilan Satgas PKH dalam menguasai kembali lahan seluas 200 hektare juga membuka peluang bagi pengembangan ekonomi berbasis sumber daya berkelanjutan. Pemerintah berencana mengalokasikan lahan yang telah dibebaskan untuk program pertanian organik, agroforestry, dan ekowisata, yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat setempat tanpa merusak lingkungan.
