Setapak Langkah – 29 Mei 2026 | Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Marsudi Syuhud, menegaskan bahwa penggunaan anggaran negara (APBN) untuk menyelenggarakan program bantuan qurban (banpres) melalui penyediaan sapi qurban adalah sah baik dari perspektif syariat Islam maupun konstitusi Republik Indonesia.
- Landasan Syariat: Dalam Islam, qurban merupakan ibadah yang dianjurkan pada bulan Dzulhijjah. Penyediaan sapi qurban melalui bantuan negara tidak melanggar prinsip-prinsip syariat, asalkan proses penyembelihan dan pendistribusian dilakukan sesuai tata cara yang ditetapkan.
- Landasan Konstitusi: Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa perekonomian nasional berbasis pada asas kekeluargaan. Program banpres quran dianggap sebagai bentuk solidaritas sosial yang sejalan dengan asas tersebut, serta mendukung kesejahteraan umat.
- Landasan Hukum Nasional: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah terkait alokasi anggaran untuk program sosial memperbolehkan penggunaan dana publik untuk kegiatan keagamaan yang bersifat kemanusiaan dan memperkuat ikatan sosial.
KH Marsudi juga menambahkan bahwa program ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat yang kurang mampu dalam melaksanakan ibadah qurban, sekaligus menumbuhkan rasa kebersamaan antarwarga. Ia menegaskan bahwa mekanisme penyaluran sapi qurban harus transparan, akuntabel, dan melibatkan lembaga keagamaan serta organisasi kemasyarakatan.
Selain itu, MUI mengingatkan bahwa pelaksanaan program harus memperhatikan prinsip keadilan, sehingga tidak menimbulkan diskriminasi atau penyalahgunaan dana publik. Pengawasan internal dan eksternal menjadi kunci utama untuk memastikan bahwa bantuan qurban benar‑benar sampai kepada yang berhak.
Dengan penegasan tersebut, pemerintah diharapkan dapat melanjutkan program banpres qurban dengan keyakinan bahwa langkah tersebut tidak hanya memenuhi kebutuhan ritual keagamaan, tetapi juga selaras dengan nilai‑nilai konstitusional dan keagamaan Indonesia.
