Setapak Langkah – 30 April 2026 | Jakarta – Menteri Penataan dan Pengembangan Perkeretaapian (PPPA) Arifah Fauzi pada Rabu (27 April 2024) secara terbuka mengakui bahwa pernyataan yang ia sampaikan sebelumnya mengenai rencana pemindahan gerbong khusus perempuan ke tengah rangkaian kereta listrik (KRL) tidak tepat.
Pernyataan tersebut sempat menimbulkan kebingungan di kalangan pengguna KRL, terutama perempuan yang mengandalkan gerbong khusus untuk rasa aman dan privasi. Arifah Fauzi menjelaskan bahwa maksud awalnya adalah meninjau opsi penataan ulang ruang dalam rangka meningkatkan efisiensi operasional, bukan memindahkan posisi gerbong secara fisik.
Setelah menerima masukan luas dari publik, serikat pekerja, dan lembaga hak perempuan, Menteri PPPA menyampaikan permohonan maaf secara resmi melalui konferensi pers. Berikut poin-poin utama yang disampaikan dalam pernyataan maaf tersebut:
- Pengakuan bahwa kata‑kata yang dipilih tidak mencerminkan kebijakan resmi Kementerian.
- Penegasan kembali komitmen pemerintah untuk mempertahankan gerbong khusus perempuan di posisi yang sudah ada.
- Komitmen untuk melakukan kajian lebih mendalam bersama pemangku kepentingan sebelum mengusulkan perubahan apa pun.
- Janji akan meningkatkan komunikasi internal agar informasi yang disampaikan kepada publik lebih akurat.
Reaksi dari masyarakat pun beragam. Beberapa pengguna KRL menyambut baik sikap akuntabel Menteri, sementara kelompok advokasi perempuan menekankan pentingnya menjaga ruang khusus sebagai bagian dari upaya mengurangi risiko pelecehan di transportasi publik.
Dalam rapat internal Kementerian PPPA yang diadakan keesokan harinya, diputuskan untuk membentuk tim kerja lintas sektoral yang akan menelaah data kepadatan penumpang, pola penggunaan gerbong khusus, serta standar keamanan. Hasil rekomendasi tim tersebut akan disampaikan kepada Direksi PT KAI dalam waktu tiga bulan ke depan.
Kasus ini menjadi pengingat bagi pejabat publik bahwa setiap pernyataan, sekecil apa pun, dapat menimbulkan dampak luas bila disebarluaskan melalui media massa. Dengan mengakui kesalahan dan segera meminta maaf, Arifah Fauzi berharap dapat memulihkan kepercayaan publik serta menegaskan kembali komitmen pemerintah dalam menyediakan layanan transportasi yang inklusif dan aman.
