Setapak Langkah – 05 Juni 2026 | JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki hambatan dalam menambah anggaran bagi lembaga‑lembaga pengawas guna memperkuat upaya pencegahan korupsi. Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers pada Senin (3/5/2024) sekaligus menanggapi pertanyaan media mengenai alokasi dana di tengah penurunan defisit anggaran negara.
Ia menambahkan bahwa proses penyesuaian anggaran telah dimasukkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2025, dengan estimasi tambahan sekitar 15 persen dibandingkan alokasi tahun sebelumnya. Berikut adalah rincian perkiraan penambahan anggaran untuk tiga lembaga utama:
- KPK: Penambahan Rp1,2 triliun untuk memperluas tim penyidik dan meningkatkan teknologi pemantauan transaksi.
- Inspektorat Jenderal: Penambahan Rp800 miliar untuk pelatihan auditor dan pembelian perangkat lunak audit berbasis AI.
- BPK: Penambahan Rp600 miliar untuk memperkuat kapasitas audit sektor publik dan memperluas jaringan kerja sama internasional.
Prasetyo menegaskan bahwa alokasi tambahan tersebut tidak akan mengganggu prioritas lain seperti pembangunan infrastruktur atau program kesejahteraan sosial. \”Kita harus melihat anggaran sebagai investasi jangka panjang. Bila korupsi dapat ditekan, maka dana publik akan lebih efisien digunakan untuk kepentingan rakyat,\” ujarnya.
Beberapa pihak mengapresiasi langkah ini, namun ada pula yang meminta transparansi lebih lanjut terkait mekanisme distribusi dana. Sebagai respons, Menteri Sekretaris Negara berjanji akan mengeluarkan pedoman penggunaan anggaran yang dapat diakses publik melalui portal resmi pemerintah.
Jika kebijakan ini diterapkan secara konsisten, diharapkan tingkat korupsi dapat menurun secara signifikan, memperbaiki iklim investasi, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
