Setapak Langkah – 13 Juli 2026 | Dalam sebuah wawancara terbaru, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menyoroti adanya ketegangan yang sudah lama terjadi antara Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Kejaksaan Agung. Menurutnya, kedua institusi kerap menghindari pertemuan dalam satu forum, yang berpotensi menghambat koordinasi dalam penegakan hukum.
Mahfud menjelaskan bahwa sikap enggan tersebut muncul dari perbedaan mandat dan budaya kerja masing‑masing. Polri lebih menitikberatkan pada aspek keamanan dan penangkapan, sementara Kejaksaan berfokus pada proses penyidikan, penuntutan, dan penegakan hukum secara formal.
- Kapolri sering menolak undangan rapat bersama karena menganggap agenda Polri sudah padat.
- Jaksa Agung kadang menyatakan bahwa kehadiran Polri dapat mempengaruhi independensi proses penuntutan.
- Kedua belah pihak cenderung mengandalkan pertemuan terpisah melalui mediator atau pejabat ketiga.
Mahfud menambahkan bahwa ketidakharmonisan ini tidak hanya berdampak pada efisiensi kerja, tetapi juga menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Ia menyerukan agar adanya forum permanen yang melibatkan keduanya, dengan agenda yang jelas dan dipandu oleh prinsip netralitas.
Reaksi dari Kapolri dan Jaksa Agung belum secara resmi dipublikasikan. Namun, sejumlah pengamat hukum memperkirakan bahwa pernyataan Mahfud MD dapat memicu diskusi lebih luas mengenai mekanisme koordinasi lintas lembaga, termasuk kemungkinan pembentukan tim gabungan atau pusat data bersama.
Jika tidak ditangani, ketegangan ini dapat berimplikasi pada penanganan kasus-kasus strategis, seperti korupsi tingkat tinggi, kejahatan terorganisir, dan terorisme, di mana kolaborasi antara polisi dan kejaksaan menjadi krusial.
Mahfud MD menutup pernyataannya dengan harapan agar pemangku kepentingan terkait dapat menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan institusional, demi terciptanya sistem penegakan hukum yang lebih sinergis dan akuntabel.
