Setapak Langkah – 13 Juli 2026 | Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengungkap langkah strategis penyerahan tiga perkara dugaan korupsi yang melibatkan mantan pejabat Jampidsus, Febrie Adriansyah, kepada Kejaksaan Agung. Penyerahan tersebut dilakukan dengan tujuan utama mencegah potensi gesekan antarinstitusi antara lembaga legislatif dan penegak hukum.
Febrie Adriansyah, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Staf Kortastipidkor Polri, diduga terlibat dalam tiga kasus korupsi yang meliputi:
- Penyalahgunaan wewenang dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan kepolisian.
- Penerimaan gratifikasi dari perusahaan kontraktor proyek infrastruktur.
- Manipulasi data keuangan internal untuk menutupi aliran dana tidak sah.
Komisi III, yang membidangi bidang hukum, keamanan, dan ketertiban, menilai bahwa penyerahan berkas perkara ke Kejaksaan Agung merupakan mekanisme yang lebih netral dan profesional dalam menindaklanjuti dugaan pelanggaran. “Kami ingin memastikan bahwa proses hukum berjalan tanpa intervensi politik atau tekanan antar lembaga,” kata salah satu anggota Komisi III dalam rapat terbuka.
Selain menghindari konflik, penyerahan tersebut diharapkan dapat mempercepat proses penyidikan karena Kejaksaan Agung memiliki wewenang penyidik khusus yang lebih berpengalaman dalam kasus korupsi tingkat tinggi. Komisi III menekankan pentingnya koordinasi yang baik antara DPR, Kejaksaan, dan institusi terkait lainnya untuk menjaga integritas sistem hukum.
Langkah ini juga menjadi sinyal kuat bagi publik bahwa institusi legislatif tidak akan menutup mata terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh mantan pejabat tinggi. Dengan menempatkan kasus pada jalur hukum yang tepat, DPR berusaha menegaskan komitmen pada prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Para pengamat politik menilai tindakan tersebut dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap DPR sebagai lembaga yang tidak hanya mengawasi, tetapi juga berperan aktif dalam menegakkan hukum. Namun, mereka juga mengingatkan bahwa keberhasilan proses hukum tetap bergantung pada independensi dan ketegasan Kejaksaan dalam menuntut pelaku.
