Setapak Langkah – 15 April 2026 | Kementerian Pertahanan (Kemhan) Republik Indonesia menegaskan bahwa perjanjian mengenai overflight clearance tidak termasuk dalam ruang lingkup kerja sama Multi-Domain Command and Control Partnership (MDCP) yang baru-baru ini disepakati antara Indonesia dan Amerika Serikat.
Pernyataan resmi ini disampaikan oleh juru bicara Kemhan pada konferensi pers tanggal 26 April 2026, menyusul munculnya spekulasi publik bahwa kedua negara akan berbagi hak transit udara militer secara lebih luas. Menurut juru bicara, fokus utama MDCP adalah integrasi sistem komando dan kontrol lintas domain, termasuk kemampuan siber, ruang angkasa, laut, darat, dan udara, serta interoperabilitas dalam operasi bersama.
Berikut poin‑poin utama yang dijelaskan dalam pernyataan tersebut:
- MDCP bertujuan memperkuat koordinasi taktis dan strategis antara TNI‑AD, TNI‑AL, TNI‑AU, dan mitra militer Amerika Serikat.
- Perjanjian tidak mencakup hak khusus bagi pesawat militer AS untuk melintasi wilayah udara Indonesia tanpa prosedur standar yang berlaku.
- Setiap permintaan overflight clearance tetap harus mengikuti regulasi penerbangan sipil yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
- Penegakan kedaulatan ruang udara tetap menjadi prioritas utama Kemhan dan Kementerian Perhubungan.
Para pengamat menilai bahwa penegasan ini penting untuk menjaga keseimbangan antara kerja sama pertahanan yang semakin mendalam dengan kedaulatan nasional. Mereka mencatat bahwa meskipun MDCP membuka peluang bagi latihan gabungan dan pertukaran teknologi, hal itu tidak otomatis berarti perubahan kebijakan penerbangan sipil atau militer.
Reaksi dari kalangan militer dan diplomat Amerika Serikat belum diungkap secara resmi, namun sumber dalam Kedutaan Besar AS menyebutkan bahwa kedua belah pihak tetap berkomitmen pada transparansi dan dialog berkelanjutan.
Ke depan, Kemhan menegaskan bahwa setiap permintaan overflight akan dievaluasi secara individual, dengan mempertimbangkan faktor keamanan, operasional, dan diplomatik. Kebijakan ini diharapkan dapat mencegah potensi konflik kepentingan serta memperkuat kepercayaan publik terhadap kebijakan pertahanan negara.
