Setapak Langkah – 30 Mei 2026 | Kementerian Perhubungan (Kemenham) resmi menolak tuduhan bahwa proses revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia (UU HAM) dilakukan tanpa partisipasi publik. Dalam konferensi pers pada Senin (26/05/2024), juru bicara Kemenham menegaskan bahwa kementerian telah mengundang berbagai pemangku kepentingan, termasuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), untuk memberikan masukan secara aktif.
- Undang‑Undang yang direvisi mencakup penyesuaian definisi hak asasi, perlindungan kelompok rentan, dan mekanisme penegakan hukum.
- Ruang publik diberikan kesempatan untuk mengajukan komentar melalui portal resmi selama tiga minggu.
- Komnas HAM menyampaikan rekomendasi teknis yang dipertimbangkan dalam penyusunan akhir.
Meski demikian, sejumlah pihak masih menyuarakan keraguan mengenai tingkat partisipasi masyarakat luas. Kelompok aktivis hak asasi menilai bahwa proses konsultasi belum mencakup semua lapisan masyarakat, terutama organisasi‑organisasi berbasis daerah.
Komnas HAM sendiri mengonfirmasi bahwa mereka telah terlibat dalam serangkaian pertemuan teknis, namun menolak tuduhan bahwa mereka menjadi instrumen politik dalam proses revisi. Kedua belah pihak menegaskan komitmen untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pembentukan kebijakan.
Proses revisi UU HAM diperkirakan akan berlanjut hingga akhir tahun, dengan tahap finalisasi yang dijadwalkan pada pertemuan gabungan Kemenham, Komnas HAM, dan DPR. Diskusi publik diprediksi akan tetap intens menjelang pengesahan.
