Setapak Langkah – 30 Mei 2026 | Kasus dugaan penipuan dalam proyek pembangunan dapur MBG di Kabupaten Lombok Timur kembali menjadi sorotan publik setelah pihak kepolisian mengungkap kerugian yang diderita oleh sejumlah warga hampir mencapai satu miliar rupiah.
Proyek dapur MBG (Masyarakat Berdaya Guna) dijanjikan akan meningkatkan fasilitas kebersihan dan kesehatan di beberapa desa pada awal tahun 2024. Pemerintah daerah menyiapkan dana sebesar sekitar satu miliar dua ratus juta rupiah untuk membangun dapur umum yang dapat dipakai bersama oleh warga.
Polisi setempat telah membentuk tim khusus untuk menindaklanjuti kasus ini. Tim penyidik mengidentifikasi tiga tersangka utama, melakukan pemeriksaan barang bukti, serta menyita sejumlah aset berupa kendaraan dan rekening bank. Berikut rangkuman data keuangan yang terungkap:
| Keterangan | Jumlah |
|---|---|
| Kerugian total korban | ≈ Rp 1.000.000.000 |
| Dana yang dialokasikan | Rp 1.200.000.000 |
| Nilai aset tersita | Rp 350.000.000 |
Setelah proses penyidikan, ketiga tersangka telah diamankan dan berkas kasus diserahkan ke Kejaksaan Negeri Lombok Timur untuk tahap penuntutan. Jaksa menilai bahwa kasus ini dapat dikenakan pasal penipuan dan penggelapan uang negara, dengan ancaman pidana penjara hingga lima belas tahun dan denda sesuai nilai kerugian.
Para korban mengungkapkan kekecewaan mendalam karena harapan mereka akan fasilitas publik yang lebih baik berujung pada kerugian material dan moral. Beberapa di antaranya mengajukan gugatan perdata untuk menuntut pengembalian dana yang hilang.
Pemerintah daerah menanggapi dengan berjanji memperkuat mekanisme pengawasan proyek pembangunan, termasuk memperketat verifikasi penyedia jasa dan meningkatkan transparansi penggunaan anggaran. Langkah-langkah yang direncanakan meliputi:
- Penyusunan prosedur lelang yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Pembentukan unit audit internal yang independen.
- Pelibatan masyarakat dalam monitoring pelaksanaan proyek.
Kasus ini menjadi peringatan penting bagi pemerintah dan masyarakat bahwa pengawasan yang ketat serta akuntabilitas yang tinggi diperlukan untuk mencegah praktik penipuan serupa di masa depan.
