Setapak Langkah – 03 Juni 2026 | Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta pada hari ini resmi menetapkan dan menahan tersangka baru berinisial LHL terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam penyaluran kredit fiktif melalui platform fintech KoinWorks. Penetapan ini merupakan lanjutan penyelidikan yang telah berjalan sejak awal 2023, ketika sejumlah praktik penyalahgunaan dana kredit terdeteksi oleh otoritas pengawas keuangan.
Kasus ini mengungkap adanya mekanisme pemberian pinjaman yang tidak sesuai prosedur, di mana sejumlah kredit fiktif dibuat dan kemudian disalurkan kepada pihak-pihak tertentu tanpa melalui proses verifikasi yang sah. Menurut hasil penyidikan, nilai total kredit fiktif yang diperkirakan terlibat mencapai lebih dari Rp 300 miliar.
Rangkaian Penyelidikan
- 2023: Tim penyidik Kejari DKI mulai menerima laporan tentang adanya penyimpangan dalam proses penyaluran kredit KoinWorks.
- 2024: Pemeriksaan dokumen dan audit internal mengidentifikasi adanya entitas yang menerima kredit tanpa dasar yang jelas.
- Mei 2024: Penetapan dua tersangka pertama dan penahanan sementara mereka.
- Juni 2024: Penetapan tersangka baru LHL setelah analisis lebih lanjut terhadap jejak transaksi elektronik.
LHL, yang masih berada di bawah penyelidikan, diduga berperan sebagai perantara antara pihak internal KoinWorks dan pihak penerima kredit fiktif. Penyidik menyatakan bahwa LHL kemungkinan memanfaatkan posisinya untuk memfasilitasi alur dana secara tidak sah, sehingga merugikan negara dan mengganggu integritas sistem keuangan.
Direktur Kejari DKI, Kombes Pol. Rudi Hartono, menyatakan bahwa proses penetapan tersangka akan terus berlanjut hingga seluruh jaringan korupsi dapat terungkap secara menyeluruh. “Kami berkomitmen menindak tegas setiap oknum yang menyalahgunakan fasilitas kredit publik, demi melindungi kepercayaan masyarakat terhadap sektor keuangan,” ujarnya.
Kasus ini menambah daftar panjang penyelidikan korupsi di sektor fintech Indonesia, di mana regulator terus memperketat pengawasan untuk mencegah praktik serupa. Pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan pedoman baru terkait transparansi dan audit internal bagi penyedia layanan pinjaman digital.
Pengembangan teknologi finansial tetap menjadi prioritas, namun kasus ini menjadi peringatan bahwa pertumbuhan cepat harus diimbangi dengan mekanisme pengendalian yang kuat. Masyarakat diharapkan tetap waspada dan melaporkan indikasi penyalahgunaan layanan keuangan kepada pihak berwenang.
