Setapak Langkah – 20 April 2026 | Utusan Khusus Presiden, Hashim Djojohadikusumo, menegaskan pentingnya menangani peningkatan kasus hukum yang menimpa kepala desa (Kades) serta perangkat desa akibat penyalahgunaan atau kelalaian dalam pengelolaan Dana Desa. Menurutnya, masalah ini bukan sekadar isu hukum semata, melainkan mencerminkan lemahnya kapasitas manajerial di tingkat desa.
Beberapa faktor utama yang memicu terjadinya pelanggaran meliputi kurangnya pemahaman tentang regulasi keuangan desa, minimnya kontrol internal, serta tidak adanya mekanisme pelatihan yang sistematis bagi pejabat desa. Akibatnya, sebagian Kades dan stafnya terjerat dalam sengketa hukum yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap pemerintahan lokal.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Kejagung diminta menyusun program pelatihan terstruktur yang mencakup empat langkah kunci:
- Sosialisasi regulasi terkini: Menyampaikan perubahan peraturan tentang Dana Desa, termasuk kewajiban pelaporan dan sanksi administratif.
- Pelatihan akuntansi dan pencatatan keuangan: Membekali Kades serta perangkat desa dengan keterampilan dasar akuntansi, penggunaan software akuntansi desa, dan pembuatan laporan keuangan yang transparan.
- Penguatan sistem pengawasan internal: Membantu desa membangun mekanisme audit internal, pembentukan tim pengawas, dan prosedur verifikasi penggunaan dana.
- Manajemen risiko hukum: Mengajarkan cara mengidentifikasi potensi pelanggaran, langkah pencegahan, serta prosedur penanganan jika terjadi dugaan penyimpangan.
Pemerintah daerah dan Kementerian Dalam Negeri diharapkan berkolaborasi dengan Kejagung dalam pelaksanaan program ini, termasuk penyediaan materi pelatihan, fasilitator, serta evaluasi berkala untuk memastikan efektivitasnya.
Dengan peningkatan kompetensi pengelolaan dana, diharapkan Kades dan perangkat desa dapat menghindari jeratan kasus hukum, memperkuat akuntabilitas, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pembangunan desa.
