Setapak Langkah – 20 April 2026 | PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menegaskan komitmen kuatnya dalam mendukung agenda perumahan pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Melalui serangkaian produk pembiayaan yang disesuaikan, BTN berupaya mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.
Program pemerintah yang dinamakan “Hunian Layak” menargetkan pembangunan lebih dari 1,2 juta unit rumah dalam lima tahun ke depan. BTN berperan sebagai lembaga keuangan utama dengan menyediakan fasilitas kredit dengan suku bunga kompetitif, tenor hingga 25 tahun, serta persyaratan dokumen yang lebih mudah.
Berikut poin-poin utama yang ditawarkan BTN dalam rangka mendukung program tersebut:
- Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi: suku bunga di bawah KBI (Kredit Bank Indonesia) dengan subsidi pemerintah bagi keluarga berpenghasilan di bawah Rp10 juta per bulan.
- Skema pembiayaan bertahap: pembayaran uang muka dapat dilakukan secara bertahap selama dua tahun pertama, mengurangi beban awal pemohon.
- Program rumah subsidi terjangkau: fokus pada perumahan tipe 36-45 meter persegi yang disesuaikan dengan standar rumah layak huni.
- Fasilitas digital: proses aplikasi KPR dapat dilakukan secara online melalui aplikasi BTN, termasuk verifikasi dokumen dengan teknologi AI.
Dalam sambutannya, Direktur Utama BTN menyatakan, “Kami melihat perumahan layak sebagai prioritas nasional. Dengan kemudahan akses pembiayaan, harapannya lebih banyak keluarga dapat memiliki rumah pertama secara cepat dan terjangkau.”
Analisis pasar memperkirakan bahwa dukungan finansial BTN dapat menambah volume penyaluran KPR hingga 15% dibandingkan tahun sebelumnya. Dampak positifnya tidak hanya terasa pada sektor perumahan, tetapi juga pada industri bahan bangunan, tenaga kerja konstruksi, dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Selain itu, BTN berjanji untuk meningkatkan kolaborasi dengan pengembang properti yang terdaftar dalam program pemerintah, memastikan bahwa setiap unit rumah yang dibangun memenuhi standar kualitas dan kelayakan lingkungan.
Dengan langkah konkret ini, diharapkan target pemerintah untuk menurunkan tingkat rumah tidak layak (RTLH) dapat tercapai lebih cepat, sekaligus memperkuat stabilitas sektor keuangan melalui peningkatan portofolio pembiayaan perumahan yang berkelanjutan.
