Setapak Langkah – 28 Mei 2026 | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyoroti kasus korupsi yang melibatkan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) di Kementerian Perhubungan. Tim penyidik KPK kini tengah menelusuri dugaan penerimaan gratifikasi di lingkungan Kemenhub yang terkait dengan proses pengadaan jalur kereta api.
Dalam rangka mengumpulkan bukti, dua Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemenhub dipanggil sebagai saksi. Kedua saksi tersebut diminta memberikan keterangan mengenai mekanisme pengadaan, alur anggaran, serta potensi interaksi antara pejabat Kemenhub dengan pihak-pihak terkait yang diduga memberikan gratifikasi.
Berikut rangkaian langkah penyelidikan yang telah dilakukan KPK:
- Identifikasi dan verifikasi dokumen pengadaan jalur kereta api yang melibatkan DJKA.
- Pemeriksaan jejak keuangan untuk mendeteksi adanya pembayaran tidak wajar atau hadiah yang tidak tercatat.
- Wawancara saksi internal Kemenhub, termasuk dua ASN yang kini menjadi saksi utama.
- Koordinasi dengan lembaga pengawas internal Kemenhub untuk menelusuri prosedur internal yang mungkin dilanggar.
Kasus ini muncul setelah publikasi sebelumnya yang menyoroti potensi manipulasi dalam tender pengadaan jalur kereta api. Jika terbukti adanya gratifikasi, maka implikasinya tidak hanya terbatas pada pelanggaran hukum bagi individu yang terlibat, tetapi juga dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap integritas institusi Kementerian Perhubungan.
KPK menegaskan komitmennya untuk menindak tegas setiap indikasi korupsi, termasuk gratifikasi, guna menegakkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara. Penyidikan masih berjalan, dan hasil akhir akan diumumkan setelah proses pengumpulan dan analisis bukti selesai.
