Setapak Langkah – 29 Juni 2026 | Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menegaskan bahwa hanya Iran yang memiliki otoritas penuh untuk mengembalikan aliran lalu lintas kapal di Selat Hormuz. Pernyataan itu didasarkan pada Nota Kesepahaman (MoU) antara Tehran dan Washington, yang menekankan peran sentral Iran dalam mengelola selat strategis tersebut. Araghchi memperingatkan bahwa setiap intervensi asing dapat memperlambat proses pembukaan selat.
- Kepemilikan Legal dan Kesepakatan Internasional – MoU Tehran-Washington memberikan landasan hukum yang mengakui hak Iran atas pengelolaan Selat Hormuz. Kesepakatan ini menegaskan bahwa Iran bertanggung jawab memastikan keamanan dan kelancaran pelayaran, sehingga otoritas asing tidak dapat mengesampingkan peran Iran tanpa melanggar kesepakatan tersebut.
- Kemampuan Operasional Militer dan Sipil – Iran memiliki infrastruktur militer dan sipil yang terintegrasi di sekitar selat, termasuk pangkalan angkatan laut, radar, dan sistem pemantauan maritim. Kemampuan ini memungkinkan Iran untuk mengontrol lalu lintas kapal, melakukan inspeksi, serta menanggapi situasi darurat secara cepat, sesuatu yang tidak dapat digantikan oleh pihak luar.
- Stabilitas Regional dan Kepentingan Ekonomi – Selat Hormuz adalah jalur vital bagi pengiriman minyak dunia. Keterlibatan Iran dalam membuka selat dianggap dapat menurunkan ketegangan geopolitik dan menghindari eskalasi konflik yang dapat mengganggu pasar energi global. Dengan mengendalikan proses pembukaan, Iran berupaya menjaga stabilitas ekonomi regional sekaligus menegaskan peran strategisnya.
Araghchi menambahkan bahwa setiap campur tangan dari negara lain akan menambah kompleksitas diplomatik dan teknis, memperpanjang waktu yang diperlukan untuk mengembalikan arus normal perdagangan maritim di kawasan tersebut.
